Network
"Program-program pembangunan guna percepatan di Papua Barat yang merupakan rekomendasi PGGP Papua dan Papua Barat utamanya dalam rangka menuntaskan kemiskinan ektrim, Pendidikan, Kesehatan dan UMKM. Kita berkoordinasi terus dengann Bapak Wapres untuk program percepatan Pembangun di Papua dan Papua Barat,"jelasnya.
Dijelaskan lagi, program pendidikan yang menjadi rekomendasi adalah terkait kekurangan guru dan juga soal dibukanya program Guru SD dan TK pada Pendidikan Tinggi Kristem dan Yayasan Kristen. Untuk UMKM akan ada pembangunan BLK (Balai Latihan Kerja, red) Komunitas Gereja,"katanya.
Sementara, Asisten Staf Khusus Wapres RI Dr. Khamami Zada mengatakan jika Pemerintah Pusat sangat serius mendukung pembangunan tanah
Papua untuk lebih maju dan sejahtera sesuai impian Gereja dan seluruh masyarakat Papua dan amanat UU OTSUS Papua.
"Karena itu Presiden Jokowi telah menerbitkan Perpres nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Daerah Otonomi Khusus Papua yang diketuai oleh Wakil Presiden RI. Diharapkan melalui BPP ini akan terjadi percepatan pembangunan di Tanah Papua untuk mencapai masyarakat Papua yang sejahterah,"ucapnya.
"Di tahun-tahun depan, pemerintah fokus pada Program kemitraan bersama PGGP. Untuk tahun ini sendiri seperti pembangunan BLK komunitas pelatihan advokasi dan rencananya tahun depan adalah pembangunan Papua Christian Center,"katanya.
Zada juga menyebut jika apa yang dilakukan pemerintah merupakan jawaban atas rekomendasi yang disampaikan PGGP pada perayaan HPI beberapa waktu lalu di Papua.
"Sedang dikerjakan ini menjadi kemitraan antara Setwapres dan PGGP adalah pendidikan dan sdm, Keagamaan, sosial dan kesehatan, ini merupakan rekomendasi HPI yang diajukan ke Presiden. Secara umum percepatan pembangunan ini akan me jadi seluruh lini kehidupan masyarakat di Papua dan Papua Barat untuk OAP dan menjadi progres pentung tujuan pembangunan,"jelasnya.***
