Network
PORTAL PAPUA - Setelah KPU melakukan sosialisasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di beberapa distrik di wilayah kabupaten Pegunungan Bintang, permasalahan yang dihadapi hampir sama, dimana sebagian besar warga belum melakukan perekaman e-KTP.
Untuk itu, Ketua KPU Pegunungan Bintang Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si berharap kepada pemerintah daerah dalam hal ini instansi teknis untuk mendorong dan meningkatkan sosialisasi kepada warga untuk melakukan perekaman KTP, agar mencapai target menjelang Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di kabupaten Pegunungan Bintang.
“Kami sudah turun distrik lakukan sosialisasi PDBP, permasalahannya hampir sama. Yaitu hampir sebagian besar warga yang jauh dari ibukota distrik dan kampung yang tidak ada lapangan terbang belum melakukan perekaman KTP. Hal ini akan berdampak pada Pemilu serentak tahun 2024, sehingga KPU sebagai user berharap kepada pemda untuk melihat hal ini secara serius. Objek sengketa di MK itu data pemilih. Jadi harap pemda melihat hal ini sebagai masalah yang urgent.” ujar Ketua KPU Pegunungan Bintang Titus Lao Mohy, S.Si.M.Si., kepada media di Jayapura, Senin, 11 Juli 2022.
Dijelaskan oleh ketua KPU yang juga eks kuli tinta ini, bahwa setelah pihaknya turun distrik, kembali ke kabupaten mengadakan rapat koordinasi (rakor) bersama stakeholder untuk membahas sejumlah permasalahan yang diperoleh selama KPU melakukan sosialiasasi di beberapa distrik tersebut.
“Kami sudah turun ke distrik Jetfa, Borme, Okbab, Okaom, Okbape, Serambakon, Kalomdol dan Oksibil Kota. Dari sejumlah distrik tersebut permasalahannya hampir sama. Dimana warga setempat mengaku bahwa sebagian sudah punya KTP dan yang lain belum," katanya.
"Sejumlah hal itu sudah kami paparkan di saat Rakor bersama pemangku kepentingan agar dicarikan solusi. Dalam Rakor juga kami merekomendasikan sejumlah hal yang bisa ditangani oleh pemda dalam meminimalisir potensi konflik menjelang Pemilu serentak tahun 2024 di kabupaten Pegunungan Bintang.” ungkap Titus Lao Mohy.
