Network
Senada dengan hal itu, Koordinator Dewan Adat Suku ( DAS) Kabupaten Jayapura, Daniel Toto menegaskan, dalam pembagian DOB Papua, pemerintah pusat juga harus paham tentang kultur dan budaya, serta adat istiadat di Papua.
Ada lima (5) wilayah adat yang saat ini diakui, yaitu Lapago, Meepago, Tabi, Saireri dan Anim Ha. Jadi lima wilayah adat ini memiliki budaya dan kebiasaannya masing-masing, serta tidak bisa di satukan dalam satu wilayah adat.
"Contohnya, Kabupaten Pegunungan Bintang dan Kabupaten Yalimo, yang berbatasan dekat dengan wilayah Tabi, itu tidak bisa di satukan dalam satu wilayah adat," ujar Daniel Toto.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua Dewan Adat Suku (DAS) Kabupaten Sarmi, Lukas Worone mengatakan bahwa ada banyak informasi yang tidak jelas berkembang di tengah masyarakat soal nama provinsi, apakah provinsi Papua atau Papua Tabi.
"Namun, dalam pertemuan ini akan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sarmi, bahwa kita tetap menjadi Provinsi Papua," katanya.
Daerah otonomi baru atau pemekaran wilayah juga penting, agar semua daerah dapat menentukan pilihan hidup dan pemerintahannya, bisa memperhatikan masyarakat lokal dengan baik. Sudah lama hal ini kita nantikan, jadi kita tetap dukung rencana pemerintah pusat untuk DOB di Papua," pungkasnya lagi.
Isi pernyataan sikap dari Forum Dewan Adat Tabi selain mendukung penuh rencana pemerintah pusat dan DPR RI membentuk DOB di Papua, juga mendukung pelaksanaan Kongres AMAN ke- VI di Papua dan Wilayah Adat Tabi sebagai tuan rumah dan meminta kepada pemerintah Provinsi Papua maupun pemerintah pusat, untuk mengangkat karateker Bupati/Walikota dari anak-anak asli wilayah adat suku masing-masing.
Misalnya, di Wilayah Adat Tabi itu ada lima daerah yakni, empat Kabupaten dan satu Kota itu karatekernya harus orang asli Tabi.***
