Network
PORTAL PAPUA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayapura melaksanakan sidang paripurna I masa sidang I tahun 2022.
Sidang paripurna I terkait dua rancangan peraturan daerah (Raperda) Non APBD Tahun 2022 yang merupakan Raperda inisiatif Dewan, berlangsung di Ruang Sidang Kantor DPRD Kabupaten Jayapura, Kompleks Perkantoran Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Senin 14 Maret 2022.
Pembahasan dua Raperda Non APBD ini akan berlangsung dari tanggal 14 hingga 29 Maret 2022 mendatang.
Dua raperda Non APBD tersebut adalah raperda tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan raperda tentang Perubahan Atas Perda Kabupaten Jayapura Momor 9 Tahun 2021 tentang Minuman Beralkohol.
Hal ini telah sesuai dengan agenda yang ditetapkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang pada 19 Januari 2022 lalu telah menetapkan jadwal pelaksanaannya.
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R. N. Sorontou mengatakan, alokasi waktu yang ditetapkan sangat singkat, maka atas nama pimpinan Dewan mengimbau kepada seluruh anggota Dewan, alat-alat kelengkapan Dewan dan pimpinan Fraksi-fraksi Dewan, serta pihak-pihak yang terkait dalam pembahasan materi persidangan kali ini. Supaya menggunakan waktu yang telah ditetapkan secara optimal dengan menyumbangkan pemikiran yang dapat memberikan nilai tambah pada materi persidangan saat ini.
Dikatakan, demi kelancaran pembahasan materi persidangan sejak di buka hari ini, ketika ada hal-hal yang memerlukan penjelasan dari pihak eksekutif, DPR mohon kiranya saudara Bupati Jayapura dapat memberikan kesempatan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura, untuk memberikan penjelasan yang dimaksud.
Melalui kesempatan ini pula, atas nama pimpinan Dewan, Legislator PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura ini pun mengajak seluruh anggota dewan serta alat-alat kelengkapan dewan maupun fraksi-fraksi dewan agar melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik.
"Dua raperda ini sangat penting untuk dibahas, karena untuk memastikan jumlah penduduk dan kepastian dokumen kependudukannya sebagai warga Kabupaten Jayapura. Serta, revisi terkait perda nomor 9 tentang minuman beralkohol, yang perlu mendapat tambahan ataupun masukan dari perda yang sudah ada," ujar Patrinus Sorontou yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura kepada wartawan usai membuka sidang paripurna tersebut.
