Network
PORTAL PAPUA - Demo menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Papua digelar sejumlah mahasiswa dan warga di beberapa titik di Kota Jayapura pada Selasa 8 Maret 2022 pagi.
Namun, demo tersebut tidak berlangsung lama karena dibubarkan oleh petugas kepolisian, karena penyelenggara aksi demo tidak mendapat izin dari para aparat penegak hukum.
Dalam aksinya, para pendemo menolak DOB di Papua. "Kami tolak pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua," ujar salah satu mahasiswa peserta demo dalam orasinya.
Terkait aksi unjuk rasa tersebut, salah satu Tokoh Adat Papua asal Kabupaten Jayapura yakni Yanto Eluay dengan keras menentang tuntutan tersebut.
Sebagai seorang Ondofolo Besar di Wilayah Adat Tabi, Yanto Eluay dengan tegas mengatakan, pihaknya punya tanggung jawab untuk menjaga wilayah adat Kabupaten Jayapura khususnya Sentani dan seluruh masyarakat yang berdomisili diatas wilayah adat Sentani guna hidup dalam keadaan aman dan nyaman.
"Terkait dengan adanya aksi demo yang dilakukan hari ini oleh kelompok-kelompok masyarakat di Papua, yang menolak pemekaran wilayah di Papua. Maka hari ini, saya mau tegaskan bahwa kami mempunyai tanggung jawab menjaga wilayah adat kita dan seluruh masyarakat yang berdomisili diatas wilayah kita, untuk hidup dalam keadaan aman dan nyaman," tegas Yanto Eluay yang juga Ondofolo Sereh ini ketika dikonfirmasi wartawan media online ini, di Obhe Sereh, Jalan Biesteur Post, Kampung Sereh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.
"Kemudian, untuk seluruh aktivitas yang ada di wilayah adat kita jangan sampai terganggu. Baik itu, aktivitas pendidikan maupun ekonomi itu kami jamin. Karena itu merupakan tanggung jawab kita sebagai tokoh-tokoh adat, kewajiban tugas utama kita itu menjaga dan melindungi siapapun yang berada diatas wilayah adat kita," sambungnya.
Untuk mengawal itu, Yanto Eluay yang juga putra kandung dari mendiang Tokoh Papua Theys Hiyo Eluay ini menyampaikan, bahwa pihaknya juga bagian dari yang mendukung adanya Daerah Otonomi Baru (DOB) atau pemekaran wilayah di Provinsi Papua.
Menurutnya, rencana dari pemerintah pusat untuk memekarkan Papua menjadi beberapa provinsi itu merupakan tujuan yang baik demi kesejahteraan masyarakat di Papua.
"Kami melihat seluruh wilayah adat ini perlu ada pemekaran wilayah (provinsi), sehingga masyarakat Papua dari wilayah adat masing-masing untuk saling bersaing memajukan wilayahnya, juga bersaing menciptakan kedamaian di wilayahnya. Itulah harapan kami, jadi pemekaran yang akan dilakukan oleh pemerintah itu, mari kita sama-sama untuk mendukungnya. Karena pemerintah memutuskan sesuatu maupun membuat satu kebijakan itu untuk kemaslahatan rakyat di negara ini termasuk kemaslahatan rakyat Papua," ungkapnya.
