PORTAL PAPUA-Bupati Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), Amin Djobo dikabarkan marah terhadap Kementerian Sosial (Kemensos) terkait pemberian bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH).
Kemarahan Bupati Alor tersebut termuat dalam sebuah video berdurasi 3 menit 9 detik yang beredar viral di grup media sosial (medsos).
Baca Juga: Laka Lantas di Distrik Yembun Picu Aksi Massa, Kabid Humas Polda PB: Jangan Buat Tindak Pidana Baru
Dalam video itu terlihat, Bupati Alor marah kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini dan staf Kemensos.
Bupati Alor terlihat marah lantaran bantuan PKH itu malah diurus oleh DPRD Alor, yang mana seharusnya diurus oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Alor.
Oleh karena itu, Bupati Alor pun menuding pihak Kemensos tidak menghargai Pemda Alor.
Lantaran merasa tidak dihargai itulah, Bupati Alor pun marah bahkan mengusir sejumlah staf Kemensos agar segera meninggalkan Kabupaten Alor secepatnya.
Baca Juga: Korban Hilang di Perairan Kupang belum Ditemukan
Bahkan, Amon mengancam akan melempar kursi ke staf Kemensos yang duduk berhadapan dengan dia.
Tidak berhenti di situ, Bupati Alor pun mengaku akan segera bersurat ke Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut.
Bupati Alor juga menyuruh para staf Kementerian Sosial untuk tanya langsung ke Presiden dan Gubernur NTT terkait siapa dirinya.
Setelah puas memarahi para staf Kementerian Sosial, Bupati Alor kemudian berjalan meninggalkan mereka yang terdiam saat dimarahi.
Baca Juga: Fakta Pasca Laka Lantas di Distrik Yembun, Massa Nekad Cari dan Aniaya Kanit Intel Polsek Moraid
Terkait video tersebut, Bupati Alor Amon Djobo pun membenarkan bahwa dirinyalah yang berada dalam video tersebut.
Dari keterangan yang disampaikan oleh Bupati Alor, dia memarahi staf Kementerian Sosial di rumah jabatan Bupati Alor.
"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Bupati Alor.
Amon menuturkan, bantuan PKH itu dikasih ke salah satu partai politik dan dibagikan oleh Ketua DPRD Alor kepada warga di wilayahnya, pasca Badai Seroja menerjang wilayah itu pada awal bulan April 2021 lalu.
Baca Juga: Kelurga Korban Laka Lantas Aniaya Kanit Intel hingga Rusaki Mako Polsek Moraid Sorong
Dia pun menyayangkan bantuan itu sebenarnya sifatnya kemanusiaan tapi dikasih ke partai politik.
Meski begitu, dirinya pun tidak ambil pusing soal video yang beredar tersebut, karena menurutnya yang dia sampaikan itu merupakan fakta yang terjadi di lapangan.
Dia pun menyebut, siapa yang mengedarkan video itu dialah yang harus bertanggung jawab.
"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," tuturnya.