PORTAL PAPUA-Sejumlah tetua adat dan kepala suku di Biak yang merupakan representasi dari masyarakat Biak menolak rencana dan tawaran Presiden Jokowi terkait rencana pembangunan landasan luncur roket SpaceX atau pesawat luar angkasa di Kabupaten Biak Numfor, Papua.
Sikap dan tindakan menentang keras rencana pembangunan landasan luncur roker SpaceX ini tentu dilatarbelakangi oleh kekhawatiran masyarakat dimana pembangunan itu akan mendorong penggundulan hutan, kedatangan militer Indonesia, dan mengancam masa depan pulau Biak.
Baca Juga: Markas KKB di Papua Terbongkar, Begini Bentuk Markasnya
Dari sejumlah tetua adat Biak, salah satu di antaranya adalah Tineke Rumkabu yang dengan tegas menyatakan sikap penolakan terhadap pembangunan landasan pesawat luar angkasa tersebut.
Bagi Tinege Rumkabu, pembangunan landasan pesawat luar angkasa dapat mengerdilkan eksistensi orang Papua dan bisa membawa bencana yang berujung pada apartheid dan genosida.
“Anda memahami apartheid, pembunuhan orang kulit hitam. Jika Anda membawa bisnis Anda ke sini, Anda secara langsung mensponsori genosida Indonesia terhadap orang Papua,” kata Tineke di hadapan media pada Rabu, 10 Maret 2021.
Baca Juga: Sandiaga Uno Minta Para Pelaku UMKM Wajib Melek Teknologi
Selain itu, kepala suku Biak, Mangun Sroyer juga secara terang-terangan menolak pembangunan tersebut karena dianggap dapat merusak alam dan membuat masyarakat Biak kehilangan tempat berburu secara tradisional.
“Landasan pesawat luar angkasa ini akan membuat kami kehilangan tempat berburu tradisional, merusak alam tempat hidup kami bergantung. Tapi, jika kami protes, kami akan segera ditangkap," kata Manfun Sroyer.
Seperti yang diketahui, perusahaan SpaceX milik biliuner Elon Musk di tanah merencanakan penggunaan sebagian tanah pulau Biak Numfor untuk membangun landasan pesawat luar angkasa milik mereka.
Baca Juga: Mengenal Noken Biak, yang Terbuat dari Anyaman Daun Panda dan Kulit Kayu
Ditambah lagi, Presiden Jokowi beserta Menko Kemaritiman dan Inventasi Luhut Binsar Panjaitan dikabarkan menyetujui rencana Perusahan Musk tersebut. Bahkan, Presiden Jokowi dan Luhut pernah berhubungan lewat telepon dengan Elon Musk.
“Presiden RI Joko Widodo juga mengajak Tesla untuk melihat Indonesia sebagai launching pad SpaceX," tulis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dalam siaran pers pada Minggu 13 Desember 2020 lalu.
Direncanakan pembangunan landasan luncur roker SpaceX di pantai timur Biak, terletak di pinggir Samudra Pasifik. Lokasinya yang berada satu derajat di bawah ekuator ideal untuk meluncurkan satelit komunikasi ke area orbit rendah.
Roket yang diluncurkan dari pulau ini dapat menghemat bahan bakar untuk mencapai orbit. Kedekatannya dengan cagar alam juga menambah alasan pemilihan pulau ini.
Upaya pembangunan landasan roket ini adalah bagian dari rencana Elon Musk untuk meluncurkan 12.000 satelit pada tahun 2026. Musk mengklaim, satelit itu akan menyediakan internet berkecepatan tinggi yang murah melalui layanan internet Starlink.
Namun, roket uji SpaceX meledak di landasan pendaratan bulan ini setelah mendarat, kegagalan ketiga berturut-turut.
Sementara, Presiden Jokowi berharap Tesla, perusahaan milik Elon Musk lainnya untuk datang ke Indonesia dan mengeskploitasi cadangan nikel di Papua. Elon Musk pun menyambut tawaran ini.
“(Kami akan menawarkan) kontrak raksasa untuk jangka panjang, jika Anda menambang nikel secara efisien dan dengan cara yang peka terhadap lingkungan,” kata Elon Musk pada pejabat Indonesia pada Juli 2020.
Pihak SpaceX tak merespon pertanyaan terkait masalah ini. Sementara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berjanji, pembangunan landasan roket ini akan bermanfaat bagi masyarakat.
Selain itu, Badan antariksa Rusia, Roscosmos, juga ingin mengembangkan tempat peluncuran roket besar di pulau Biak pada tahun 2024 karena dianggap sangat strategis.
Baca Juga: Buruan Daftar! Kartu Prakerja Gelombang 14 Dibuka Hari Ini, Simak Cara Daftarnya di Sini
“Pemerintah Provinsi Papua menilai pembangunan landasan antariksa di Biak akan menjadikan Kabupaten Biak Numfor sebagai pusat (teknologi antariksa, red) dan membawa dampak positif ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat. DPR RI juga melihat pembangunan Pulau Biak sebagai 'Pulau Luar Angkasa' akan membawa multiplier effect bagi masyarakat sekitar,” demikian isi pernyataan resmi LAPAN.
Meskipun pemerintah pusat dan daerah optimis akan dampak positif ekonomi dari pembangunan landasan pesawat luar angkasa di Biak namun masyarakat tetap bersikeras menolak pembangunan tersebut karena dianggap dapat merugikan alam, adat, dan eksistensi masyarakat Biak.*
Elvis Romario