Presiden Jokowi Dorong Kemitraan ASEAN-AS dalam Penanganan Perubahan Iklim

PORTAL PAPUA - Presiden Joko Widodo menyampaikan tiga poin penting terkait penanganan perubahan iklim dalam pertemuan para pemimpin negara-negara ASEAN dengan Wakil Presiden AS Kamala Harris di Departemen Luar Negeri AS, Washington DC, Jumat, 13 Mei 2022.

“Pembiayaan iklim yang harus terpenuhi, kerja sama transisi energi diperkuat, dan investasi di ekonomi hijau harus ditingkatkan,” ungkap Presiden dalam pertemuan tersebut yang khusus membahas isu perubahan iklim, transformasi energi bersih,dan infrastruktur yang berkelanjutan.

Terkait pembiayaan iklim, Presiden mendorong komitmen negara maju lainnya untuk memenuhi semua komitmennya dalam pencapaian NDC (Nationally Determined Contributions) secara global. Menurut Presiden Jokowi, pada periode 2000-2019, ASEAN hanya memperoleh 56 miliar dolar atau sekitar 10 persen dari total dukungan pembiayaan iklim negara maju.

“Saya harus terus terang bahwa komitmen negara maju untuk implementasi isu pembiayaan iklim sangat rendah. Kondisi ini menjadi penghambat pencapaian NDC secara global,” jelas Presiden.

Selain itu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa ASEAN berkomitmen meningkatkan proporsi energi baru terbarukan dari 14 persen pada 2018 menjadi 23 persen pada 2025.

“Upaya ini memerlukan investasi dan teknologi setidaknya 367 miliar dolar di sektor energi bersih. Di Indonesia, transisi energi 8 tahun ke depan membutuhkan 30 miliar dolar” ucap Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menyampaikan potensi besar yang dimiliki Indonesia terkait transisi energi, yaitu potensi energi terbarukan sekitar 437 GW baik dari energi surya, bayu maupun panas bumi yang saat ini, pemanfaatannya baru mencapai 0,3% dari total potensi.

“Indonesia juga miliki potensi besar sebagai hub pengembangan ekosistem kendaraan listrik di kawasan yang akan kita butuhkan 5 tahun ke depan,” kata Presiden Jokowi.

Sementara itu terkait investasi ekonomi hijau, Presiden Jokowi mengungkapkan potensi peluang ekonomi yang besar dalam pengembangan ekonomi hijau. Oleh karena itu diperlukan mekanisme yang mempertemukan tidak saja sektor pemerintah namun juga dunia usaha.