Network
Tahun 2023 1.4 dan Tahun 2024 1.5 T, yang sebagian besar bersumber dari dana transfer. Ada peningkatan dana Otsus, DAU Peruntukan, DAU Umum, dan DAK.
Oleh sebab itu pengelolahan dana ini harus benar-benar tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
"Kami berharap bapak/ibu pimpinan OPD agar dapat mengalokasikan dengan baik dana yang diberikan kepada OPD sesuai kebutuhan masyarakat. Sehingga program yang direncanakan bisa diakomodir sesuai sumber dana yang ada bisa dilaksanakan tepat sasaran dan tepat waktu. Jangan sampai, anggaran sudah ada, program sudah ada tetapi tidak bisa dilaksanakan sampai dengan akhir tahun,"tegasnya.
Dikatakan Pj. Bupati terkiat dengan capaian progran kegiatan bahwa sebenarnya ini adalah indikator penilaian kinerja bagi bapak/ibu pimpinan OPD. Pelaporan dan juga pemanfaatan anggaran program kegiatan yang harus diselesaikan tepat waktu tahun anggaran berjalan. Dan ini menjadi cacatan agar kita bersama dapat melakulan evaluasi terhadap program kegiatan ditahun sebelumnya. Sehingga program yang sudah ada dapat dilaksanakan untuk pembangunan di Kabupaten Mappi dapat diselesaikan di tahun anggaran berjalan.
Pj. Bupati menyebutkan, jumlah penduduk di Kabupaten Mappi tahun ini sebanyak 109.139.000 jiwa yang terdiri dari laki-laki dan perempuan baik OAP maupun Non OAP. Untuk OAP di Kabupaten Mappi masih berkisar di angka 75-80 persen dan Non OAP 20-25 Persen itu sesuai data Dinas Dukcapil Mappi.
Artinya kata Pj. Bupati bahwa jumlah OAP di Kabupaten Mappi lebih banyak dari Non OAP. Oleh sebab itu pemanfaatan program kegiatan yang sudah direncanakan, ditetapkan harus benar - benar dilaksanakan dan bermanfaat secara langsung bagi masyarakat.
"Salah satu kendala yang perlu saya sampaikan juga bahwa jumlah tenaga honorer atau PKD yang selama ini pembiayaan atau penganggaran cukup besar untuk pembayaran honor PKD dengan jumlah 2.741 orang ini tentunya juga membebani APBD kita. Sehingga program prioritas di OPD kadang juga tidak dilaksanakan karena kemampuan fiskal daerah yang sangat terbatas." katanya.
"Kita bersyukur 450 CPNS dan P3K sudah melaksanakan test CAT, dan saya sudah mendapatkan laporan kurang lebih 443 orang dinyatakan lulus. Semoga dalam waktu dekat kita bisa menyerahkan SK CPNS dan CPPPK. Selain itu untuk PPPK tenaga kesehatan dan tenaga pendidikan dengan jumlah 823 orang itu juga dinyatakan lulus. Hal ini juga tentunya dapat mengurangi jumlah PKD yang ada di Kabupaten Mappi,"tuturnya.
Pj Bupati mengatakan, terkait dengan PKD saat ini Kepala Badan BKPSDM juga sudah menerima SK dari Menpan RB untuk pengangkatan formasi CPNS dan PPPK tahun 2024, dan bulan April mendatang sudah mukai dilakukan seleksi. Secara khusus untuk Kabupaten Mappi dengan formasi kuota 2.787 orang yang nantinya terbagi antara CPNS dan P3K. Memang sesuai amanat presiden tahun 2024 tidak ada lagi tenaga, honorer, PKD atau sebutan lain didaerah. Dan untuk Provinsi Se - Tanah Papua pada umumnya hanya Provinsi Papua Selatan dan Kabupaten Mappi yang mendapatkan kuota formasi tahun 2024.
Pj Bupati mengajak para pimpinan OPD mengevaluasi capaian kinerja di tahun 2023 dan tahun 2024 yang dilakukan bersama -sama yang mendapatkan hasil yang baik bisa diteruskan dan dipertahankan. Sementara yang kurang baik perlu diperbaiki dan ditingkatkan kearah yang lebih baik. Beberapa capaian yang sudah dicapai tahun 2023 dengan capaian penilaian yang baik dari Ombusmand RI, Menpan RB dari Pemkab Mappi mendapatkan penilaian reformasi birokrasi yang sebelumnya nol, tetapi tahun 2023 kita mendapat capaian nilai yang baik. Begitu juga nilai MCP KPK, nilai LPPD, nilai Sakip, dan LKPD yang mana sampai saat ini masih terus kita perjuangkan semoga memperoleh capaian hasil opini yang baik. Ini semua dibutuhkan kerjasama yang baik dari semua pihak. Karena ini adalah penilaian terhadap kinerja bersama di lingkup Pemkab Mappi.
