Network
"Kami meminta kepada Ketua Umum KONI Provinsi Papua melaksanakan Anggaran Dasar pasal 30 dan Anggaran Dasar Rumah Tangga KONI Pasal36 ayat 3 dengan menerbitkan surat keputusan tentang karateker KONI Kabupaten Jayapura,"ujarnya.
Baca Juga: Freeport Bersama KONI Bina Atlet Papua
Karateker itu, katanya, dipilih untuk meyelenggarakan musyawarah kabupaten luar biasa (musorkab) KONI Kabupaten Jayapura sebagaimana yang diatur dalam ADRT KONI.
Dia meminta kepada Pj Bupati Jayapura agar bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada KONI kabupaten setempat dalam hal ini Ketua Umum KONI Kabupaten Jayapura massa bhakti 2022-2026 sesuai dengan pasal 121 dan 122 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007.
PP tersebut tentang penyelenggaraan keolahragaan terkait dengan rangkap jabatan Ketua Umum KONI Kabupaten Jayapura sebagaimana diatur dalam pasal 56 PP tersebut. Pj Bupati Jayapura juga diharapkan memberikan sanksi sesuai pasal 122 PP huruf c yaitu dalam bentuk KONI Kabupaten Jayapura.
Menurutnya, dana hibah untuk KONI Kabupaten Jayapura habis digunakan untuk membayar honor pengurus. Seharusnya, dana itu disalurkan kepada cabor-cabor untuk meningkatkan prestasi para atlet.
Dia mengatakan, pihaknya bakal meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa penggunaan anggaran di KONI Kabupaten Jayapura. Para cabor meminta agar dana hibah untuk KONI Kabupaten Jayapura distop sampai dengan musyawarah luar biasa, barulah dana hibah itu bisa dicairkan.
"Ini sangat kami sayangkan, kalau hal ini terus dibiarkan maka tidak akan pernah ada atlet-atlet yang dilahirkan di Kabupaten Jayapura. Kami rasa ini sebuah proses diskriminasi di Kabupaten Jayapura,"katanya.
Sejumlah ketua cabor yang bertanda-tangan dalam peryataan mosi tak percaya itu, di antaranya Ketua Cabor Sepatu Roda Kabupaten Jayapura, Jack Judzoon Puraro, Ketua Cabor Habkido, Demianus Dike, Ketua Ragbi, Frans Albert Yoku, Ketua Cabor Taikondo Jimi Yoku, Ketua Cabor Tinjau Benyamin Yerisitouw.
