Network
PORTAL PAPUA - Saat ini penyebaran disinformasi dan misinformasi makin meningkat. Hampir setiap hari, praktisi hubungan masyarakat Pemerintah melakukan penanganan kekacauan informasi yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong menyatakan tengah menyiapkan komunikasi strategis dan strategi komunikasi krisis yang berkaitan dengan penyebaran disinformasi bekerja sama dengan Government Communications Service Internasional (GCSI) Pemerintah Inggris.
“Saya kira kerja sama ini sangat penting karena di era digital kita menghadapi yang disebut information disorder, kekacauan informasi. Sehingga dengan workshop kita bisa merumuskan strategi misalnya menyampaikan program pemerintah, bagaimana men-tackling disinformation,” jelasnya usai Penutupan International Strategic Communication Workshop Series di Jakarta Pusat, Kamis (7/3/2024).
Dirjen Usman Kansong menjelaskan lokakarya yang berlangsung selama tiga hari diikuti oleh 20 orang peserta dari humas kementerian dan lembaga. Menurutnya, dalam lokakarya, perwakilan Indonesia dan Inggris mendiskusikan pengalaman dan kerangka kerja dalam menghadapi information disorder atau kekacauan informasi.
“Agar dapat merumuskan strategi membuat program penanganan disinformasi di era digital. Ini bisa sebagai bahan bagi Indonesia dan juga barangkali Inggris dalam menyusun strategi komunikasi secara lebih baik lagi,” tuturnya.
Dirjen IKP Kementerian Kominfo menyatakan penyelenggaraan lokakarya merupakan langkah awal untuk kerja sama jangka panjang di bidang komunikasi publik dan komunikasi digital.
“Kita bisa ke Inggris (rencana studi banding). Karena Inggris punya yang namanya National Security Communication, jadi kita bisa belajar dari Inggis bagaimana menggerakkan komunikasi pemerintah dalam konteks security,” jelasnya.
Dirjen Usman Kansong menjelaskan Kementerian Kominfo akan menindaklanjuti hasil lokakarya dengan langkah konkret. Menurutnya, Kementerian Kominfo akan membuka jangkauan peserta dari kementerian dan lembaga lain.
“Karena ini baru 20-an orang terutama kebanyakan dari Kementerian Kominfo, walaupun ada dari kementerian lain tetapi nanti bisa kita libatkan lebih luas lagi,” ujarnya.
