Network
Namun, ia menyampaikan, bahwa badan BP3OKP ini berbeda dengan UP4B atau Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat yang tidak mempunyai regulasi dan hanya memiliki peraturan pemerintah.
"Jadi, BP3OKP ini adalah badan yang berkedudukan langsung dalam regulasi atau Undang-Undang (UU). Sehingga utama dan sama dengan Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021, yang mana 20 tahun perjalanan dari badan ini," paparnya.
Sebelum pengukuhan anggota BP3OKP RI pada hari ini, bahwa Sekretariat BP3OKP RI di Jayapura yang telah diresmikan oleh Wakil Presiden RI pada November 2022 lalu hingga saat ini telah melakukan berbagai program.
Salah satunya, Program Papua Cerdas dengan menyelenggarakan Kursus Komputer Gratis bagi 10.000 warga Papua. Kemudian, dari Sekretariat BP3OKB RI di Jayapura juga bekerjasama dengan Mahkamah Agung menyelenggarakan Pelatihan Mediator bagi para kepala suku dan petugas keamanan sebagai upaya mencegah terjadinya konflik di Tanah Papua.
“Kami juga ada kerjasama dengan Pemerintah Papua Nugini (PNG) khususnya Provinsi Sandaun. Jadi, mereka belajar ke kita cara membangun rumah sakit yang representatif dan meminta bantuan tenaga ahli dan peralatan yang baik,” sebutnya.
Lebih lanjut, ungkap Alberth, kerjasama peningkatan pariwisata dan penanggulangan malaria juga dilakukan dengan Pemerintah Australia.
Usai dirinya dilantik sebagai anggota BP3OKP, Alberth Yoku akan langsung melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada masyarakat di Provinsi Papua.***
