Network
PORTAL PAPUA- Sebagai komitmen pemerintah mewujudkan nawacita ketiga Presiden RI yaitu membangun dari pinggiran yang artinya membangun desa, pemerintah telah menggelontorkan Dana Desa dari tahun 2015 yang mengalami kenaikan setiap tahun sampai tahun 2023. Tercatat saat ini tidak kurang sebesar Rp 468,9 triliun telah disalurkan oleh pemerintah kepada desa untuk kepentingan pembangunan di desa.
Adanya Dana Desa ini tentu perlu diimbangi dengan penguatan tata kelola pemerintahan desa dengan penguatan manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporan yang baik dan benar dari Dana Desa tersebut. Penguatan fungsi manajemen pengelolan pemerintahan desa dapat dicapai melalui peningkatan kapasitas aparatur desa melalui peningkatan skill dan pengetahuan yang akan memampukan pemerintah desa mengelola Dana Desa dan sumber pendapatan lainnya menjadi pelayanan publik yang bermanfaat bagi kepentingan masyarkat dan kesejahteraan di desa.
Dalam upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa dan pengurus kelembagaan desa, Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2023 melaksanakan pelatihan tatap muka secara masif. Pelatihan ini diikuti 131.610 orang terdiri dari unsur kepala desa, perangkat desa (sekretaris desa/kepala urusan), ketua badan permusyawaratan desa (BPD), ketua lembaga kemasyarakatan desa (PKK/Posyandu/Karang Taruna/Pengurus RT/RT), dari 33.458 desa di 33 provinsi.
Pelaksanaan pelatihan memakan durasi waktu kurang lebih 8 minggu dimulai dari akhir bulan September dan akan berakhir di bulan Nopember 2023.
Pembukaan pelatihan sekaligus untuk Angkatan 1 dilaksanakan Kamis (21/9) secara serentak oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Hotel El Royal Bandung, Jawa Barat. Dalam hal ini peserta untuk angkatan pertama di Provinsi Jawa Barat sebanyak 384 orang dari 96 desa yang terbagi dalam 12 kelas, dan diikuti peserta secara daring sebanyak 13.114 orang dari 3.202 desa di 32 provinsi.
