Network
“Kita berkesimpulan data ini tidak ada, sangat lemah dan bisa berasumsi bahwa selama ini pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah data ini kami tunggu. Walaupun DPRP sudah minta data ini berulang kali sejak beberapa tahun ini kepada BPSDM Papua, Gubernur, Sekda dan semua tapi tidak pernah dikasi data tersebut. Sampai komisi lima datangi ke BPSDM Papua. Jadi menurut kami ini sangat lemah dalam data.Kami sudah sepakati kami bentuk tim dan undang BPSDM Papua untuk bicara tentang data mahasiswa,” terang JBR
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw dan damping Wakil Ketua III DPRP, Julianus Rumbairusi dengan mengundang Asisten II Sekda Papua, Suzanna Wanggai, Kepala Badan keuangan Papua, Nus Weya,, kepala P2p dinkes Papua, dr. Aeron Rumainum, kepala Inspektorat Papua, Anggiat Situmorang, Direktur RSUD Abepura, dr. Dessy Urbinas, staff dari Bappeda Papua dan dinas kesehatan. Sedangkan BPSDM Papua yang menangani mahasiswa tidak hadir dalam rapat tersebut.
Setelah mendengar langsung pendapat dari badan keuangan dan Bappeda mengenai mahasiswa afirmasi otsus, ternyata selama ini data ribuan mahasiswa tidak diketahui, namun BPSDM meminta anggaran kepada keuangan dan langsung menyalurkannya kepada mahasiswa tanpa menyerahkan data riilnya.
JBR menuturkan selama ini anggaran untuk biaya mahasiswa afirmasi otsus berada di badan keuangan dan menyalurkannya langsung kepada mahasiswa, namun hal itu tidak terjadi karena data dan penayluran hanya ada di BPSDM. Sehingga dirinya bersama akan menelusuri hal tersebut dan mengecek penyaluran anggaran bagi mahasiswa dari dua tahun kebelakang, dan akan diketahui manipulasi data berasala dari mana.
“Informasi yang selama kami dapati bahwa dana itu semua ada di Badan keuangan Provinsi Papua dan hari ini kami konfirmasi dengan kepala badan keuangan mengatakan angaran memang ada di keuangan tetapi pembayaran kepada mahasiswa atau pihak ketiga itu dan mendistribusikan langsung ke rekening mahasiswa adalah BPSDM Papua, sedangkan data mahasiswa tidak diberikan kepada badan keuangan,” tuturnya.
Sementara Wakil ketua III DPR Papua, Julianus Rumbairusi mengatakan, pada tanggal (6/12/2022) lalu saat rapat bersama kemendagri, DPR Papua dan Pemda Provinsi Papua telah berkomitmen untuk mendapatkan data mahasiswa, namun hingga saat ini belum menerima data tersebut.
“Ada komitmen pemerintah Provinsi Papua yang waktu itu rapat tanggal 6 Desember 2022 di Jakarta jadi permintaan untuk mendapatkan data ini memang juga di minta oleh kementrian keuangan dan kementrian dalam negeri dan itu ada dan itu adalah komitmen. Data itu kami tunggu sampai dengan saat ini belum ada, tetapi terdengar beberapa hari lalua data mahasiswa tersebut sudah ada dengan harapan data tersebut sudah valid,” kata Rumbairusi.***
