DPR Papua Sebut ada Indikasi Dibalik tidak Transparan Data 3800 Mahasiswa Afirmasi Otsus

- 25 Februari 2023, 17:36 WIB
Istimewa
Istimewa /

 

PORTAL PAPUA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyatakan ada indikasi data yang tidak valid dari 3800 Mahasiswa Afirmasi Otsus, baik yang sementara menempuh pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri.

Tidak transparannya data yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua yang membuat para mahasiswa mengalami masalah dalam perkuliahaan, dan masih adanya utang sebesar Rp.129 Miliar, padahal setiap tahunnya pemerintah provinsi papua menganggarkan dana sebesar Rp.600 Miliar lebih untuk membiayai pendidikan mahasiswa tersebut.

“Ada indikasi data yang tidak valid yang tidak bisa di pakai untuk bahan penjelasan yang kami dapat dari hasil rapat bahwa masih banyak perbedaan dalam data mahasiswa dan itu bagian yang akan kami dalami,” ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw saat di wawancarai awak media usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, di ruang Banggar DPRP, Rabu, 22 Februari 2023.

“Penggunaan anggaran yang begitu besar Rp.600 Miliar. Dimana tahun sebelumnya sebesar Rp.680 Miliar, tahun 2022 Rp.500 Miliar lebih, lalu kami masih ada utang sebesar Rp.129 Miliar. Kita mau tahu utang ini untuk siapa, uang sudah di kasi kepada siapa, bagaimana penggunaannya. Jadi DPR akan mengecek kembali lebih detail soal penggunaan anggarannya,” ungkap JBR

JBR sapaan akrabnya mengatakan, pendidikan hingga saat ini masih bermasalah, dimana APBD Provinsi Papua di tahun 2023 ini sangat kecil yang harus dibiayai.

“Soal pendidikan kita tahu sampai saat ini masih bermasalah, dimana APBD kita di tahun 2023 ini sangat kecil yang harus dibiayai. Sedangkan mahasiswa harus tetap kita biayai dan mereka tidak boleh terganggu, begitu uang kuliah mereka tidak di bayarkan akan terlambat studi, dan tidak akan mengikuti wisuda. Sedangkan mahasiswa yang masih aktif dan terlambat satu semester akan di DO karena masa studi sudah berakhir dan ini menjadi masalah kita,” tuturnya.

Pada tahun 2022 lalu DPR Papua telah berkomunikasi dengan Kementrian dalam negeri untuk memfasilitasi pertemuan bersama asisten III Sekda Papua, Pj Gubernur Papua Selatan, Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Pj Papua Tengah, Mendagri dan Menteri keuangan dengan menyepakati bahwa biaya mahasiswa ditanggung bersama-sama. Namun data mahasiswa yang diminta oleh DPR Papua hingga saat ini tidak disiapkan oleh BPSDM Papua, dan terkesan disembunyikan. Bahkan SKPD yang berhubungan dengan pendidikan (mahasiswa) tidak tahu dengan data 3800 Mahasiswa Afirmasi Otsus.

“Kita telah komunikasi dengan pemerintah pusat lewat kementrian dalam negeri dan menfasilitasi kami pertemuan dengan pemda Papua, Penjabat Gubernur Papua Selatan, Pj Papua Pegunungan dan Pj Papua Tengah juga Mendagri dan Menteri Keuangan dengan menyepakati untuk biaya mahasiswa di tanggung bersama-sama. Namun hingga saat ini data mahasiswa yang diminta kepada BPSDM Provinsi Papua tidak siapkan dan itu masalah,” ujar JBR

Dengan kesimpulan bahwa data 3800 mahasiswa afirmasi otsus tidak ada, sangat lemah dengan asumsi selama ini pengelolaan keuangan bagi pendidikan tidak berjalan dengan baik

Halaman:

Editor: Silas Ramandey


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x