Network
PORTAL PAPUA - Masyarakat Adat Yauwgeh Hilinai Melainyai (Yahim) Sentani berharap Kehadiran Pj. Bupati Kabupaten Jayapura Triwarno Purnomo turut menjadikan atensi persoalan sengketa lahan runway Bandara Sentani yang urung ada penyelesaian hingga saat ini.
Harapan ini disampaikan para Ondoafi dan Kepala Suku dikediaman Ibu Yakomina Felle, selaku Ondofolo Niho Yahim Sentani, beberapa waktu lalu.
Ondoafi kampung Yobeh atau Youmakhe, Agus Sokoi berharap kehadiran Penjabat Bupati kabupaten Jayapura dapat membela atau mengurusi apa yang menjadi perjuangan hak-hak masyarakat adat pemilik lahan Bandara Sentani.
"Sudah sekian lama ini diperjuangkan, kami berharap kepada Penjabat Bupati dapat menerima kami dan mendengarkan kami dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat kami,"kata Ondoafi Agus, Rabu (19/1).
Senada dengan itu disampaikan juga oleh Bapak William Felle, selaku keluarga Ondofolo Felle. Dikatakan, sudah sekitar 30 - 40 tahun, orang tuanya berjuang untuk mendapatkan hak-hak sebagai pemilik hak ulayat tapi sampai kemudian orang tuanya berpulang (Meninggal dunia) persoalan tersebut belum juga diselesaikan pemerintah.
"Oleh karena itu kami anak-anak cucu-cucu almarhum sampai hari ini kami melanjutkan berjuang mendapatkan hak kami tanah adat kami sesuai dengan luasan yang kami sengketakan yang mencapai -/+ 44 Hektar sampai hari ini tidak mendapatkan jawaban sesuai harapan kami,"ucapnya.
"Kami masyarakat Adat, memohon kepada Penjabat Bupati dan siapa saja yang nantinya akan mengisi posisi Penjabat Gubernur Provinsi Papua mudah- mudahan bisa ikut membantu kami menyelesaikan persoalan ini. Kami juga berharap sebelum masa berakhirnya jabatan Presiden Joko Widodo bisa membantu mendapatkan hak-hak kami sebagai masyarakat adat,"sambungnya.
Sementara, Betty Felle selaku adik kandung dari ibu Yakomina Felle yang sedang mengalami sakit, menyampaikan kekecawaan sebagai masyarakat adat. Persoalan tanah runway Bandara Sentani belum juga mendapat kejelasan penyelesaian.
"Dari tahun ke tahun, dalam persoalan ini kami di jadikan seperti Bola di lempar kesana kemari, dari pemerintah Daerah meminta mengurus di pemerintah pusat, namun sampai dipusat disampaikan bahwa ini kewenangan daerah dan kami harus kembali lagi di daerah namun juga tidak di berikan ruang dan solusi seakan akan Pemerintah daerah dan pemerintah Pusat tidak memiliki hati dan telinga untuk mendengar teriakan masyarakat kecil seperti kami,"ucapnya.
Sama halnya dengan silih bergantinya pejabat, belum juga menemukan solusi untuk menyelesaikan kasus ini. Sehingga jalur hukum akhirnya diambil.
