Network
Meski demikian, Wilhelmus mengakui tak semua daerah bisa dilakukan sosialisasi, edukasi dan advokasi terhadap badan publik maupun masyarakat hingga di tingkat pemerintahan kampung, karena membangun keterbukaan informasi publik di Papua ini bukan pekerjaan yang mudah, sehingga KI Papua tak bisa bekerja sendiri. Apalagi Papua memiliki tingkat kesulitan yang sangat tinggi.
Oleh karena itu, tukasnya, KI Papua membutuhkan kolaborasi dan sinergitas dengan stake holder lainnya, baik pemerintah daerah setempat, masyarakat adat, LSM, komponen agama maupun penggiat keterbukaan informasi publik yang ada di Papua ini, supaya budaya keterbukaan informasi publik di Papua ini menyasar ke seluruh lapisan masyarakat.
"Sehingga Papua yang selama ini dianggap tertutup, penuh masalah atau konflik perlahan kita kikis pandangan atau persepsi itu bahwa Papua tak seperti yang dipikirkan, tapi sudah banyak keberhasilan pembangunan yang sudah dilakukan pemerintahan dibawah kepemimpinan Gubernur, para Bupati dan Walikota yang ada di tanah Papua ini,” jelasnya.***
