Network
PORTAL PAPUA - Sehubungan dengan adanya rencana dari pemerintah untuk melakukan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua berdasarkan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua yang mengamanatkan pembentukan daerah baru di wilayah Papua.
Rencananya, ada tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengatur pemekaran DOB di Provinsi Papua. Yakni, RUU Provinsi Papua Tengah, RUU Provinsi Papua Selatan dan RUU Provinsi Pegunungan Papua.
Maka itu, banyak tokoh adat dan tokoh agama ikut bersuara dan memberikan dukungannya Agara rencana pemekaran DOB itu dapat terealisasi.
Ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit Pendeta, Alberth Yoku, S.Th., M.Th., yang merupakan Tokoh Agama di Provinsi Papua, saat ditemui di Jayapura, Selasa 1 Maret 2022 ikut memberikan dukungan tentang rencana pemerintah untuk pemekaran daerah Otonomi baru di Provinsi Papua.
"Selaku ketua Forum Masyarakat Tabi Bangkit dan juga tokoh agama, kami menyetujui dan mendorong (mendukung) untuk adanya pemekaran provinsi di Papua," ketusnya.
Alberth Yoku menilai tujuan daripada pemekaran untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan untuk kemajuan di segala aspek dan itu yang menjadi dasar dirinya memberikan dukungan.
Sebab itu, ia selaku tokoh agama terus mendorong dan mendukung realisasi dari pemerintah tentang rencana pemekaran daerah Otonomi baru di Provinsi Papua.
"Pemekaran ini tujuannya hanya satu saja. Supaya pembangunan di wilayah masyarakat adat Anim Ha, Lapago, Mepago, Saireri maupun Tabi dapat difokuskan untuk pembangunan yang baik," imbuhnya kepada wartawan media online ini, Rabu 2 Maret 2022, di Jayapura.
Pemekaran wilayah Otonomi Baru yang direncanakan oleh pemerintah pusat, kata pria yang menjabat sebagai Ketua FKUB Kabupaten Jayapura ini, sejak tahun 2018 lalu pihaknya sudah mulai membicarakan bersama pemerintah daerah di wilayah adat Tabi yakni, ada satu kota dan empat kabupaten seperti Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sarmi dan Kabupaten Mamberamo Raya.
"Kami bicarakan adanya percepatan pembangunan di Papua melalui pemetaan wilayah adat. Untuk itu, kami dalam hal ini forum pemerintah daerah Tabi dan masyarakat adat Tabi mendorong adanya daerah Otonomi baru bagi saudara-saudara kami yang ada di wilayah Papua Selatan, Papua Tengah dan Pegunungan Papua. Karena kami di Tabi-Saireri ini pembangunannya sudah maju, tapi saudara-saudara kami yang jauh dari kegiatan transportasi yang memadai, pembangunan dasar dan kesehatan itu belum terbangun dengan baik," imbuh pria yang pernah menjabat sebagai Ketua Sinode GKI di Tanah Papua ini.
