Network
PORTAL PAPUA-Hingga 1 Maret 2021 telah ada 107 organisasi masyarakat sipil yang bergabung menyatakan menolak Otonomi Khusus (Otsus) Papua jilid II. Demikian ungkap Juru bicara Petisi Rakyat Papua (PRP), Sem Awom.
"Benar, 107 organisasi bergabung," kata Sem Awom pada Selasa (2/3).
Baca Juga: Dunia Reggae Berduka, Bunny Wailler Tutup Usia
Menurut Awom dari petisi yang beredar juga sudah ditandatangani 600 ribu orang. Sekitar 18 persen OAP menyatakan menolak Otsus jilid II.
Awom menjelaskan gerakan yang berkembang saat ini menjadi masalah untuk Jakarta dan berusaha mengganggu konsentrasi rakyat dengan membangun opini penyalahgunaan dana otonomi khusus.
Ikem Wetipo, Sekretaris Badan Pengawas Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua se-Indonesia (BPO AMPTPI) menilai soal audit itu hanya opini menekan psikologis elit pejabat birokrasi pemerintah.
Baca Juga: Rina Gunawan Meninggal Dunia, Sempat Terpapar Covid-19
Wetipo mempertahankan mengapa pemerintah pusat baru bicara tentang dugaan penyelewengan dana Otsus menjelang berakhirnya masa kucuran dana itu, dan ditengah penolakan Otsus yang dinilai gagal memperbaiki nasib OAP.
"Saya kira itu opini kebohongan yang sedang dinyanyikan berulang-ulang seakan-akan menjadi kebenaran," kata Wetipo.
