PORTAL PAPUA – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyatakan ada indikasi data yang tidak valid dari 3800 Mahasiswa Afirmasi Otsus, baik yang sementara menempuh pendidikan di dalam negeri maupun luar negeri.
Tidak transparannya data yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua yang membuat para mahasiswa mengalami masalah dalam perkuliahaan, dan masih adanya utang sebesar Rp.129 Miliar, padahal setiap tahunnya pemerintah provinsi papua menganggarkan dana sebesar Rp.600 Miliar lebih untuk membiayai pendidikan mahasiswa tersebut.
“Ada indikasi data yang tidak valid yang tidak bisa di pakai untuk bahan penjelasan yang kami dapat dari hasil rapat bahwa masih banyak perbedaan dalam data mahasiswa dan itu bagian yang akan kami dalami,” ungkap Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw saat di wawancarai awak media usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, di ruang Banggar DPRP, Rabu, 22 Februari 2023.
“Penggunaan anggaran yang begitu besar Rp.600 Miliar. Dimana tahun sebelumnya sebesar Rp.680 Miliar, tahun 2022 Rp.500 Miliar lebih, lalu kami masih ada utang sebesar Rp.129 Miliar. Kita mau tahu utang ini untuk siapa, uang sudah di kasi kepada siapa, bagaimana penggunaannya. Jadi DPR akan mengecek kembali lebih detail soal penggunaan anggarannya,” ungkap JBR
JBR sapaan akrabnya mengatakan, pendidikan hingga saat ini masih bermasalah, dimana APBD Provinsi Papua di tahun 2023 ini sangat kecil yang harus dibiayai.
“Soal pendidikan kita tahu sampai saat ini masih bermasalah, dimana APBD kita di tahun 2023 ini sangat kecil yang harus dibiayai. Sedangkan mahasiswa harus tetap kita biayai dan mereka tidak boleh terganggu, begitu uang kuliah mereka tidak di bayarkan akan terlambat studi, dan tidak akan mengikuti wisuda. Sedangkan mahasiswa yang masih aktif dan terlambat satu semester akan di DO karena masa studi sudah berakhir dan ini menjadi masalah kita,” tuturnya.
Pada tahun 2022 lalu DPR Papua telah berkomunikasi dengan Kementrian dalam negeri untuk memfasilitasi pertemuan bersama asisten III Sekda Papua, Pj Gubernur Papua Selatan, Pj Gubernur Papua Pegunungan dan Pj Papua Tengah, Mendagri dan Menteri keuangan dengan menyepakati bahwa biaya mahasiswa ditanggung bersama-sama. Namun data mahasiswa yang diminta oleh DPR Papua hingga saat ini tidak disiapkan oleh BPSDM Papua, dan terkesan disembunyikan. Bahkan SKPD yang berhubungan dengan pendidikan (mahasiswa) tidak tahu dengan data 3800 Mahasiswa Afirmasi Otsus.
“Kita telah komunikasi dengan pemerintah pusat lewat kementrian dalam negeri dan menfasilitasi kami pertemuan dengan pemda Papua, Penjabat Gubernur Papua Selatan, Pj Papua Pegunungan dan Pj Papua Tengah juga Mendagri dan Menteri Keuangan dengan menyepakati untuk biaya mahasiswa di tanggung bersama-sama. Namun hingga saat ini data mahasiswa yang diminta kepada BPSDM Provinsi Papua tidak siapkan dan itu masalah,” ujar JBR
Dengan kesimpulan bahwa data 3800 mahasiswa afirmasi otsus tidak ada, sangat lemah dengan asumsi selama ini pengelolaan keuangan bagi pendidikan tidak berjalan dengan baik
“Kita berkesimpulan data ini tidak ada, sangat lemah dan bisa berasumsi bahwa selama ini pengelolaan keuangan tidak berjalan dengan baik. Yang paling penting adalah data ini kami tunggu. Walaupun DPRP sudah minta data ini berulang kali sejak beberapa tahun ini kepada BPSDM Papua, Gubernur, Sekda dan semua tapi tidak pernah dikasi data tersebut. Sampai komisi lima datangi ke BPSDM Papua. Jadi menurut kami ini sangat lemah dalam data.Kami sudah sepakati kami bentuk tim dan undang BPSDM Papua untuk bicara tentang data mahasiswa,” terang JBR
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dipimpin langsung oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw dan damping Wakil Ketua III DPRP, Julianus Rumbairusi dengan mengundang Asisten II Sekda Papua, Suzanna Wanggai, Kepala Badan keuangan Papua, Nus Weya,, kepala P2p dinkes Papua, dr. Aeron Rumainum, kepala Inspektorat Papua, Anggiat Situmorang, Direktur RSUD Abepura, dr. Dessy Urbinas, staff dari Bappeda Papua dan dinas kesehatan. Sedangkan BPSDM Papua yang menangani mahasiswa tidak hadir dalam rapat tersebut.
Setelah mendengar langsung pendapat dari badan keuangan dan Bappeda mengenai mahasiswa afirmasi otsus, ternyata selama ini data ribuan mahasiswa tidak diketahui, namun BPSDM meminta anggaran kepada keuangan dan langsung menyalurkannya kepada mahasiswa tanpa menyerahkan data riilnya.
JBR menuturkan selama ini anggaran untuk biaya mahasiswa afirmasi otsus berada di badan keuangan dan menyalurkannya langsung kepada mahasiswa, namun hal itu tidak terjadi karena data dan penayluran hanya ada di BPSDM. Sehingga dirinya bersama akan menelusuri hal tersebut dan mengecek penyaluran anggaran bagi mahasiswa dari dua tahun kebelakang, dan akan diketahui manipulasi data berasala dari mana.
“Informasi yang selama kami dapati bahwa dana itu semua ada di Badan keuangan Provinsi Papua dan hari ini kami konfirmasi dengan kepala badan keuangan mengatakan angaran memang ada di keuangan tetapi pembayaran kepada mahasiswa atau pihak ketiga itu dan mendistribusikan langsung ke rekening mahasiswa adalah BPSDM Papua, sedangkan data mahasiswa tidak diberikan kepada badan keuangan,” tuturnya.
Sementara Wakil ketua III DPR Papua, Julianus Rumbairusi mengatakan, pada tanggal (6/12/2022) lalu saat rapat bersama kemendagri, DPR Papua dan Pemda Provinsi Papua telah berkomitmen untuk mendapatkan data mahasiswa, namun hingga saat ini belum menerima data tersebut.
“Ada komitmen pemerintah Provinsi Papua yang waktu itu rapat tanggal 6 Desember 2022 di Jakarta jadi permintaan untuk mendapatkan data ini memang juga di minta oleh kementrian keuangan dan kementrian dalam negeri dan itu ada dan itu adalah komitmen. Data itu kami tunggu sampai dengan saat ini belum ada, tetapi terdengar beberapa hari lalua data mahasiswa tersebut sudah ada dengan harapan data tersebut sudah valid,” kata Rumbairusi.***