Network
PORTAL PAPUA - Sosok Frits B Ramandey, S.Sos, M.H sudah tidak asing lagi di lingkungan Mako Polda Provinsi Papua dalam keterlibatan pengawasan rekrutmen Anggota Bintara Polri di era Otsus Papua.
Kali ini pada kesempatan yang istimewa Kepala Komnas HAM RI perwakilan Papua itu kembali menjadi pembicara pembanding dalam sosialisasi rencana rekrutmen 2.000 calon Bintara Polri tahun 2024.
Dari rencana 10.000 Anggota Polri guna di tempatkan pada 6 (enam) Provinsi di tanah Papua , yang acaranya di siarkan secara langsung oleh Stasion TVRI Papua, Rabu 27 Maret 2024.
"Pada era kepemimpinan Kapolda Irjen. Pol. Mathius D. Fakhiri kebijakan Afirmatif bagi anak anak Papua dengan memberikan presentani 70 persen Kuota untuk Orang Asli Papua (OAP) baik Bintara dan Perwira yang sekolah adalah kebijakan yang perlu di dukung terus oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Provinsi Papua",ujar Ramandey.
Lebih kanjut Frits katakan menjadi Polisi di era Otsus papua, keterlibatan Komnas Ham dalam pengawasan rekrutmen polisi bukan tanpa dasar , karena Mabes polri dan Komnas HAM RI punya MOU.
Di tambahkan dalam konteks Papua agar dapat mengakomodasi anak anak asli papua menjadi Polisi, pihak Komnas mendorong kebijakan diskrimimasi positif bagi OAP, seperti perlu penurunan tinggi badan, penurunan standar nilai Ijasa dan nilai tes spikologi.
"Selain itu di berikan prosentasi 80 persen kuota khusus bagi OAP, semua langka ini di buat dalam keputusan Kapolda lalu di umumkan ke publik dan hanya berlaku dalam seleksi polisi tahun 2024, tidak hanya untuk bintara tapi juha AKPOL dan sekolaj alih golongan bintara ke perwira",jelas Frits Ramandey.***
