Network
PORTAL PAPUA -- Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali memimpin rapat persiapan penyelenggaraan ASEAN Para Games XI Tahun 2022 yang rencananya akan diadakan pada 20-31 Juli 2022 di Kota Solo dan beberapa daerah di Jawa Tengah.
Rapat yang digelar di Auditorium Wisma Kemenpora, Rabu 25 Mei 2022 ini turut dihadiri Ketua National Paralympic Comitte (NPC) Indonesia Senny Marbun dan perwakilan dari Kementerian terkait antara lain Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Keuangan, Kementerian PUPR dan Kementerian Hukum dan HAM.
Menpora Amali saat membuka acara ini menjelaskan bahwa rapat ini membahas empat hal yang dianggap penting karena waktu penyelenggaraan sudah dekat.
"Ada empat poin yang akan kita bahas dalam rapat ini, pertama dari sisi payung hukum, karena ini yang menjadi dasar buat kita semua. Kemudian kedua dari sisi penganggaran, ketiga dari sisi kesiapan infrastruktur, dan keempat dari sisi teknis penyelenggaraan," ujar Menpora Amali.
Menpora Amali berharap Indonesia sebagai tuan rumah mampu menyelenggarakan event olahraga tingkat Asian Tenggara ini.
"Tentu kita berharap ini bisa sukses. Walaupun kita hanya punya waktu yang sangat singkat dan kita sudah punya pengalaman menyelenggarakan ini. Mudah-mudahan dengan pengalaman kita ini kita bisa menyelesaikan berbagai hal yang harus dipersiapkan sebelum kita melakukan kegiatan," harap Menpora Amali.
Sementara itu, Ketua NPC Indonesia Senny Marbun mengaku bersyukur karena Presiden Joko Widodo dan Menpora Amali menindaklanjuti usulannya menjadikan Indonesia tuan rumah ASEAN Para Games karena dua SEA Games yakni di Filipina dan Vietnam tidak menyelengarakan acara tersebut. Padahal event ini biasanya diselenggarakan setelah SEA Games dan tuan rumahnya adalah tuan rumah SEA Games tersebut.
"Luar biasa pak presiden menerima usulan saya, Pak Jokowi mengatakan memang ini adalah keinginan seluruh masyarakat difabel se-ASEAN," ujarnya.
Terkait Persiapan ASEAN Para Games XI, Senny memastikan bahwa Indonesia sudah siap dan tidak ada masalah. Terkait Persiapan infrastruktur memang sedang dilakukan renovasi oleh kementerian terkait. Sementara Peraturan Presiden (Perpres) tengah digodok di Kementerian Hukum dan HAM, secepatnya akan diterbitkan sebagai payung hukum kegiatan.
