Network
Hal senada disampaikan putra Papua lainnya, Vier Abdul Jamal. Menurutnya, kenapa Papua masih jauh terkebelakang di Indonesia adalah karena perspektif yang terbangun di Indonesia, selama ini keliru. “Perspektif yang terbangun mengenai Papua dan warganya masih perspektif sebelah mata. Masih sangat diskrimintaif,” tegas Vier.
Padahal, kata dia, tidak sedikit putra Papua yang memiliki kapasitas keilmuan dan kecakapan intelektual. Namun yang terbangun di kepala para pengambil kebijakan, selalu memandang rendah putra Papua dengan menyebut IQ mereka masih lebih rendah atau dibawa IQ ikan pesut.
“Kami yang berhasil menyelamatkan keterpurukan saham BNI 46 dari 300 perak ke 3000, masih saja dipandang sebelah mata. Kita bukannya diapresiasi dan diakui, yang dicari-cari adalah salah-salahnya kita,” ungkap alumni program Doktoral Harvard itu.
Akibatnya, kata dia, sesuatu yang sejatinya merupakan langkah dan masukan konstruktif, dimaknai atau masih dipandang sebagai sesuatu yang destruktif. “Saya saja yang sudah seperti ini, masih sering dipandang sebelah mata. Apalagi adek-adek yang masih seperti sekarang,” ujarnya.
Jadi, kata dia, keliru paham terhadap warga Papua, mutlak diubah jika memang Papua mau dikembangkan. Di luar negeri, kata Vier, mereka menghargai kemampuan setiap individu tanpa melihat dari mana asalnya. “Tapi itu tidak terjadi di sini. Di sini, orang masih melihat kamu dari mana, bukan pada apa yang telah dkerjakan. Sehingga bisa saya rasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman Papua,” kritiknya.
Ironisnya, sebut Vier lagi, di Indonesia, sangat memuja orang asing. Sebaliknya, warga pribumi justru dipandang enteng dan cenderung diinjak-injak. “Kalau orang asing, dipuja-puji tapi kalua orang kita sendiri diinjak-injak,” sebutnya.
Eveerth Joumilena, aktivis media Papua lebih keras lagi. Menurutnya, di tanah Papua, keadilan kekuasaan masih jauh. Penempatan pejabat masih mendahulukan yang dari daerah lain. “Pada prinsipnya, Papua butuh lebih diperhatikan dan keberpihakannya pada warga Papua harus betul-betul direalisasikan. Khususnya yang diajak masuk kekuasaan,” tegas Dhoto Eveerth.
Di awal FGD, Presidium Kaukus Indonesia Timur, Uslimin Usle menegaskan bahwa Kaukus hadir untuk mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan politik dan keadilan kawasan. Bahwa Indonesia Raya itu dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, kesenjangan antar-kawasan harus segera diatasi demi menjaga integritas bangsa.
Dalam hal distribusi kekuasaan, Kaukus juga memandang perlu pemerintah pusat untuk memberdayakan tokoh daerah. Pada proses dan penunjukan pejabat Gubernur atau Bupati/Walikota, pada September-Oktober 2023, pemerintah pusat wajib memberdayakan pejabat daerah.
