Network
PORTAL PAPUA - Dikarenakan tersandera janji kampanye di Pilgub DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anis Baswedan dinilai tidak melakukan apa-apa selama tiga tahun menjabat sebagai Gubernur.
Janji kampanye yang disebut ialah mengenai penggusuran, sehingga banjir tidak lagi mengguyur Kota Jakarta.
"Pak Anies dianggap tidak bekerja selama 3 tahun ini, jangan hanya tersandera janji kampanye, yang tidak akan melakukan penggusuran, namun mengorbankan warga lainnya," tutur Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono.
Baca Juga: Sempat Surut, Warga Cipinang Malah Minta Evakuasi Lantaran Banjir Naik 2 Meter
Gembong mengatakan, apabila Gubernur melakukan penggusuran dan melakukan penataan pemukiman di DAS (Daerah Aliran Sungai), maka dua pekerjaan sekaligus dapat dilaksanakan sehingga bisa menangani banjir yang terjadi selama ini.
Seperti diketahui, pada Jumat 19 Februari 2021 pukul 18.37 WIB, terjadi banjir yang mengguyur Kota Jakarta. Hal tersebut mengakibatkan titik banjir di DKI Jakarta kembali bertambah.
"Total ada 99 RT yang terdampak banjir di Jakarta selain itu sejumlah titik di DKI Jakarta terendam banjir usai hujan yang mengguyur Ibu Kota pada Jumat kemarin," tuturnya.
Baca Juga: Dianggap Settingan, Pernikahan Vicky dan Kalina Dikabarkan Hanya Kepentingan Pemberitaan
Dikatakannya, terkait pengentasan persoalan banjir, selama tiga tahun Pemerintah Provinsi DKI tidak melakukan apa-apa kecuali pengerukan waduk dan kali yang hanya merupakan program-program rutin Pemerintah Provinsi.
"Selama ini tidak ada program penyelesaian banjir yang bersifat permanen, selain itu, normalisasi atau naturalisasi yang dipamerkan Pemprov DKI Jakarta tidak pernah dieksekusi karena tidak ada kemauan untuk bekerja," katanya.
Dia melanjutkan, Pemerintah Provinsi tidak memiliki kemauan mengatasi banjir yang dikarenakan normalisasi yang sering dilakukan merupakan program dari gubernur sebelumnya, sedangkan yang diwacanakan Anies ialah naturalisasi yang sampai saat ini belum dilakukan olehnya.
Baca Juga: Tatap Muka dengan Teten Masduki, Shopee Katakan Pedagang Lokal dan UMKM di Platform Capai 97 Persen
Ditambahkannya, Pemprov tidak melaksanakan program pengentasan banjir yang bersifat permanen dan berkelanjutan, normalisasi ataupun naturalisasi hanya sebatas perdebatan di ruang publik, eksekusi di lapangan tidak tampak.
"Drainase vertikal yang digadang-gadang mampu mengentaskan banjir, pada kenyataannya tidak memberi dampak yang signifikan," pungkasnya.*** (Rafael Fautngiljanan)
