Network
PORTAL PAPUA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, menyebut Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD sebagai "biang" terjadinya kerumunan massa Front Pembela Islam (FPI) di sejumlah tempat saat kegiatan penjemputan Habib Rizieq Shihab (HRS).
Hal itu diutarakannya pasca menjalani pemeriksaan penyidik Polda Jabar, Rabu 16 Desember 2020, terkait pengumpulan massa pendukung HRS di Megamendung, Bogor.
Diberitakan Galamedia News dalam artikel “Dapat Tamparan Ridwan Kamil Soal Pengumpulan Massa FPI, Mahfud MD: Siap, Saya Bertanggungjawab”, pernyataan pria yang akrab disapa Emil itu mendapat banyak dukungan dari masyarakat. Hingga akhirnya viral di media sosial.
Baca Juga: BLT Kemendikbud Rp1 Juta untuk Siswa SMA Disalurkan, Cek Cara Daftar dan Pencairannya di Sini
Terkait hal itu, Mahfud MD pun langsung merespons pernyataan Emil tersebut. Dalam akun twitternya @mohmahfudmd, Rabu 16 Desember 2020, ia menyatakan siap bertanggung jawab.
"Siap, Kang RK (Ridwan Kamil). saya bertanggungjawab. Saya yang umumkan HRS diizinkan pulang ke Indonesia karena dia punya hak hukum untuk pulang. Saya juga yang mengumumkan HRS boleh dijemput asal tertib dan tak melanggar protokol kesehatan. Syaa juga yang minta HRS diantar sampai ke Petamburan," ujarnya.
Ia mengatakan, diskresi pemerintah diberikan untuk penjemputan, pengamanan, dan pengantaran dari bandara sampai ke Petamburan.
"Itu sudah berjalan tertib sampai HRS benar-benar tiba di Petamburan sore. Tapi acara pada malam dan hari-hari berikutnya yang menimbulkan ketumunan orang sudah di luar diskresi yang saya umumkan," katanya.
Ia pun kembali mengunggah video pengumumannya tersebut.
Baca Juga: Wonder Woman 1984 Ada di 30 Bioskop Cinepolis Cinemas Indonesia, Ini Sinopsis dan Daftar Bioskopnya
"Kang RK, Ini pengumuman saya tentang ttg kepulangan HRS. Clear, ada syarat tertib dan ikut protokol kesehatan," ujarnya.
"Ini lagi pengumuman bahwa menurut Menko Polhukam, Kepulangan HRS Adalah Hak yang Harus Dilindungi lewat lewat YouTube. Dimana salahnya? Dia kan tak bisa dilarang pulang. Dan diskreasi penjemputannya hrs diantar sampai rumah. Sesudah diantar sampai rumah ya selesai," tandasnya.
Sebelumnya Emil mengatakan, kerumunan terjadi disebabkan oleh adanya pernyataan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Mahfud MD.
"Menurut saya semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statment dari pak Mahfud di mana penjemputan HRS (Habib Rizieq Shihab) ini diizinkan," jelas Emil usai diperiksa di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat.
Adanya pernyataan yang memperbolehkan itu, lanjut Emil, menjadi tafsir masyarakat khususnya anggota maupun simpatisan FPI hingga bergerak menuju tempat penjemputan Habib Rizieq, baik di Bandara Soekarno-Hatta, di Megamendung, atau di Petamburan, Jakarta Pusat.
Baca Juga: RAMALAN ZODIAK Kamis 17 Desember 2020, Emosi Taurus Menguap, Sagitarius Butuh Pelukan
"Di situlah (pernyataan Mahfud MD) menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, selama tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan yang luar biasa," tuturnya.
"Nah sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jabar dan lain sebagainya," sambungnya dikutip dari Antara.
Mantan Wali Kota Bandung itu menyesalkan pihak-pihak yang diperiksa oleh kepolisian hanyalah para kepala daerahnya, dalam hal ini ia sebagai Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga: SINOPSIS Ikatan Cinta Kamis 17 Desember 2020, Elsa Fitnah Andin Tenggelamkan Reyna, Al Geram
Menurutnya pihak lainnya juga memiliki peran dalam kasus kerumunan yang diduga melanggar protokol kesehatan ini.*** (Dicky Aditya/Galamedia News)
