PORTAL PAPUA - Daerah Otonomi Baru ( DOB) Provinsi Di Papua Adalah " Spirit " Papua Merdeka.
Kebijakan Pemerintah membentuk Daerah Otonomi Baru ( DOB ) untuk beberapa Provinsi di Papua, adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dibendung atau dihambat.
Hambatanya mungkin cuma datang dari sumber pembiayaan yang berasal dari APBN. Pemerintah pusat akan menghitung dengan cermat volume pembiayaan per Provinsi baru di Papua agar tidak membuat APBN semakin defisit dan pinjaman luar negeri semakin meningkat untuk menutupi defisit tersebut.
Memekarkan Provinsi Papua menjadi beberapa Provinsi baru adalah agenda strategis negara untuk melahirkan kebijakan subtitusi politik untuk mejawab aspirasi politik Papua Merdeka.
Karena politik Papua Merdeka yang diusung ULMWP dan OPM adalah bagian dari perjuangan untuk memperoleh kekuasaan ( power) dalam konsep makro, maka Pemerintahan Jokowi menjawabnya dalam bentuk konsep kekuasaan mikro.
Kebijakan subtitusi politik dari macro power ke micro power dalam bentuk DOB Provinsi di Papua, adalah win - win solution yang tidak merubah bentuk negara, tetapi menciptakan " negara - negara kecil " di dalam negara di Papua.
Dengan membentuk konsep micro power state DOB Provinsi Papua, spirit Papua Merdeka dalam segala bidang kehidupan, khususnya bidang pendidikan dan kesehatan, bisa diimplementasikan orang asli Papua sendiri.
Merdeka belajar. Merdeka berinovasi dan berkreatifitas dalam pembangunan sesuai konteks dan identitas lokal Papua. Merdeka dalam mencapai kebahagian hidup dan merebut masa depan. Semua bisa dicapai oleh orang asli Papua ketika micro power " negara - negara kecil " berada di tangan orang asli Papua.
Jangan takut dan kuatir dengan migrasi warga nusantara yang mengancam " piring makan " orang asli Papua di wilayah " negara - negara kecil " tersebut. Selama Powernya masih di tangan orang asli Papua, tegaskan bahwa wilayah otoritasnya ini adalah wilayah kedaulatan orang asli Papua. Wilayah yang peraturan daerahnya dibentuk berdasarkan spirit Papua Merdeka.
Memang konsep subtitusi politic strategy dari macro power ke micro power, adalah sebuah konsep tentang distribusi kekuasaan ( transfer of authorithy), yang masih baru di telinga orang Papua, tetapi konsep ini yang menurut saya perlu dipahami oleh para elit dan pejabat Papua saat ini. Agar bisa dikomunikasikan kepada kelompok sipil pro Papua Merdeka di Papua, bahwa inilah plan B dari perjuangan politik Papua Merdeka oleh ULMWP dan OPM selama ini.
Kalau tidak ada strategi politik alternatif, krisis politik akibat konsep Papua Merdeka harga mati dan NKRI harga mati, akan selalu menjadi sumber bencana kemanusian di Papua. Sesama anak bangsa anak saling bunuh dan saling membinasakan.
Mari kita mencari solusi alternatif, namun realistis secara politik. DOB Provinsi Papua, sekali lagi adalah suatu keniscayaan yang tidak bisa dihentikan. Namun spirit Papua Merdeka tidak perlu mati. Tetapi spirit Papua Merdeka kita internalisasikan semangatnya dan nilai - nilainya ke dalam setiap regulasi daerah di wilayah " negara - negara kecil " tersebut.
Membentuk negara di dalam negara di Papua, itu bentuk politik akomodatif Presiden Jokowi terhadap Papua, meskipun tidak populer di senayan, namun bagi Presiden Jokowi yang terpenting merah putih masih berkibar di bumi Cenderawasih.
Marinus Mesak Yaung
Calon Walikota Jayapura tahun 2024. ***