Network
PORTAL PAPUA-Tim Kajian Papua dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Cahyo Pamungkas mengatakan bahwa pemerintah mengambil langkah yang tak bijaksana dalam penyelesaian konflik di Papua.
Menurut Cahyo, label OPM sebagai teroris hanya merupakan skenario perang dari pemerintah.
Baca Juga: Pasca Penetapan KKB sebagai Kelompok Teroris, TNI-Polri Bergerak ke Kabupaten Puncak
"Yang dilakukan pemerintah ini adalah skenario perang. Operasi terhadap mereka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Kalau OPM habis mungkin 10 tahun lagi akan muncul generasi selanjutnya. Enggak akan habis," kata Cahyo, Jumat 30 April 2021.
Cahyo menuturkan pula bahwa cap teroris kepada OPM tak tepat lantaran kelompok tersebut tengah memperjuangkan kemerdekaan Papua.
Baca Juga: Mulai 3 Mei 2021 Pendatang dari India Dilarang Masuk Australia
Tidak hanya itu, jelas Cahyo, label teroris tersebut justru akan semakin mengerdilkan realitas perjuangan masyarakat Papua.
"OPM itu kan gerakan untuk mencapai kemerdekaan Papua, bukan gerakan yang bertujuan untuk menebar teror ke masyarakat atau negara," jelas Cahyo.
Di samping itu, Cahyo juga menegaskan bahwa KKB atau OPM berbeda dengan teroris sebab kekerasan yang dilakukan oleh OPM memang tak bisa dibenarkan. Namun, pemberian label teroris juga tak bisa diiyakan begitu saja.
Baca Juga: Tokoh Masyarakat Papua Sebut Tak Usah Bicara Merdeka Lagi
Bagi Cahyo, jika memang pemerintah mencap KKB sebagai kelompok teroris karena tindak kekerasan yang mereka lakukan selama ini, faktanya aparat Polri dan TNI juga melakukan hal serupa di Papua.
"Itu juga sama, mereka berdua baik TNI Polri maupun OPM ini membuat ketakutan kepada masyarakat sipil," tuturnya.
Lebih lanjut, tegas Cahyo, pelabelan teroris ini tak hanya soal pergantian nama dari kelompok separatis menjadi kelompok teroris. Menurutnya, pelabelan itu akan berdampak pada kehidupan masyarakat di Papua.
Baca Juga: Bandar Udara Domine I. S Kijne, Kabupaten Teluk Wondama Siap Dibangun
Cahyo menyebut keputusan ini berpotensi meningkatkan korban, terutama masyarakat sipil.
Oleh karena itu, Ia dan tim kajian LIPI menganggap kebijakan tersebut tak tepat untuk mengatasi konflik, bahkan cenderung meningkatkan eskalasi konflik Papua.
Di sisi lain, Cahyo mengatakan pelabelan teroris ini juga akan mempertebal pengamanan di Papua. Bisa jadi akan ada penambahan prajurit yang disiagakan dari TNI dan Polri.
Tak hanya itu, BNPT dan Densus 88 pun bisa dengan mudah melenggang masuk dan menyiapkan pasukannya di Papua untuk mengejar siapa saja yang mereka anggap teroris.
Baca Juga: KOMPAK Indonesia Desak Pimpinan KPK Periksa dan Tetapkan Azis Syamsudin Tersangka
Menurutnya, pelabelan teroris terhadap KKB juga akan memperluas wilayah konflik dan tak akan membawa perubahan yang signifikan dalam penyelesaian konflik di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
"Dengan ada pelabelan ya tambah lagi BNPT dan jadi membuka ruang Densus 88 untuk masuk. Akan saling gempur," ujarnya.
Cahyo juga menyatakan pemerintah seharusnya mengedepankan dialog untuk menyelesaikan konflik di Papua. Penghentian aktivitas militer juga bisa jadi strategi terbaik. Menurutnya, KKB dan TNI-Polri juga bisa berhenti saling serang.
Baca Juga: KOMPAK Indonesia Desak Pimpinan KPK Periksa dan Tetapkan Azis Syamsudin Tersangka
"Kemudian akan muncul gencatan senjata dan dalam jangka panjang akan mengarah ke dialog, perundingan damai antara pihak yang berkonflik. Ini saya kira skenario damai terbaik," katanya.
Seperti yang diketahui, pemerintah telah resmi menggolongkan kelompok kriminal bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) serta para pendukungnya sebagai teroris.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD langsung meminta Porli dan TNI segera menindak OPM.
Baca Juga: ITZY Merilis Album Baru “GUESS WHO”
Menurut Mahfud MD, aparat perlu segera bertindak lantaran OPM semakin brutal di Bumi Cendrawasih.
Namun, sejauh ini, keputusan pemerintah ini mendapat kritik dari sejumlah pihak. Kebijakan tersebut dianggap berlebihan dan berpotensi meningkatkan eskalasi konflik.
Selain itu, label teroris juga dianggap dapat menjadi legitimasi aparat bertindak sewenang-wenang.
