PORTAL PAPUA - Demikian dikatakan Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti pada Konferensi Pers Road to 10th World Water Forum bertajuk “Urgensi Akses Air Minum dan Sanitasi” yang digelar Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) secara daring, Selasa (23/1/2024) di Jakarta.
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Pamsimas) dan Sanitasi berbasis Masyarakat (Sanimas) akan jadi contoh baik yang didorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk diadopsi oleh negara anggota World Water Council (WWC) di World Water Forum ke-10 2024 Bali.
Kedua Program itu telah dijalankan pemerintah dan terbukti mampu membuka akses air bersih khususnya di desa-desa. Keberhasilannya pun karena program itu mampu menggerakkan banyak pihak, khususnya masyarakat.
“Desa-desa yang sulit mendapatkan air bahkan bisa memperoleh air dengan cukup. Karena kolaborasi itu, bukan hanya pemerintah tapi masyarakat ikut terlibat. Bahkan turut membantu desa-desa lain yang sulit mendapatkan air,” katanya.
Program ini pun dikatakannya tidak memerlukan biaya yang besar yang dibebankan kepada masyarakat.
“Jika pun ada biaya, nilainya sangat kecil dan itu juga akan digunakan kembali untuk pemeliharaan, misalnya listrik, pompa dan lain sebagainya. Ini jadi contoh bagus karena ada keterlibatan masyarakat dan yang terpenting adalah dimulai dari desa-desa,” ujar iana Kusumastuti.
Pamsimas telah menjadi salah satu program andalan nasional yang mampu meningkatkan akses penduduk perdesaan terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dengan pendekatan berbasis masyarakat. Sedangkan, Sanimas adalah program menyediakan prasarana air limbah bagi masyarakat di daerah kumuh padat perkotaan.
Dalam pembangunan fasilitas Sanimas, kata Diana, digunakan konsep pemberdayaan masyarakat yang menjadikan masyarakat aktor utama dalam proses perencanaan, pembangunan, operasional dan pemeliharaan fasilitas sanitasi komunal, dengan tujuan agar fasilitas yang terbangun dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.
Secara umum pada World Water Forum ke-10 Indonesia akan menyuarakan kepada dunia bahwa air menjadi faktor kunci menuju kemakmuran bersama khususnya negara-negara WWC. Seluruh negara harus punya komitmen bersama menjaga kualitas dan akses layanan air bersih.
Kebijakan penyediaan air bersih khususnya air minum perlu dilakukan melalui beberapa hal, di antaranya adalah peningkatan cakupan pelayanan dan pemenuhan standar kualitas air minum, peningkatan kapasitas dan peran penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Serta yang terakhir adalah peningkatan kemampuan dan komitmen para pihak terkait pendanaan.
“Sementara pendekatan lain yang juga tak kalah penting adalah penyediaan air minum di tempat yang sulit air dan mendekatkan air kepada masyarakat,” ujar iana Kusumastuti.
Pada kesempatan tersebut, Diana pun kembali mengungkapkan bahwa pada forum nanti, Indonesia bersama negara WWC akan mencari berbagai mekanisme dan pendekatan untuk menyelesaikan isu yang berkaitan dengan air. Ada tiga proses dikatakannya yang akan secara spesifik membahas permasalahan air yang erat kaitannya dengan politik, regional/kawasan, dan tematik.
“Sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan ‘air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama,” ujar Diana.
Pertama adalah membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan dari mulai kepala negara, anggota parlemen, pejabat setingkat menteri, pemerintah daerah, dan otoritas wilayah sungai, untuk isu air yang erat kaitannya dengan politik.
Kedua, adalah pembahasan isu air dengan melibatkan pemangku kepentingan dari mulai pemerintah hingga lembaga non profit. Ada enam subtema yang membahas berkaitan dengan isu air antara lain water for human and nature, water security and prosperity, disaster risk reduction and management, governance cooperation and hydro diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge and innovation.
Terakhir adalah terkait persoalan regional/kawasan. Forum nanti akan membuka ruang diskusi antar pemangku kepentingan yang berasal dari sejumlah kawasan yakni mediterania, asia pasifik, amerika, dan afrika.
“Ketiga proses tersebut akan menyelaraskan berbagai upaya yang berorientasi pada aksi atau solusi nyata melalui agenda politik dan regional yang diprioritaskan, serta tema-tema utama yang diidentifikasi,” kata Diana.
Di samping itu, lanjutnya, pembangunan infrastruktur air minum juga harus sesuai dengan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), dengan tidak hanya memanfaatkan APBN, namun juga dengan APBD dan alternatif pendanaan lainnya.
“Diharapkan BUMD Air Minum yang telah berkinerja sehat dan telah menerapkan tarif Full Cost Recovery (FCR) agar menggunakan pembiayaan alternatif dari luar APBN dan APB,” katanya.
World Water Forum ke-10 2024 akan digelar di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada 18 hingga 24 Mei 2024. Diperkirakan akan ada 350 sesi di forum yang akan dihadiri sekitar 30.000 peserta. Sebanyak 32 kepala negara anggota WWC juga akan hadir dengan 190 di antaranya adalah pejabat setingkat menteri serta 60 organisasi.
Mitra kerja sama yang akan hadir adalah UNEP, GIZ, World Bank, UNESCO, Deltares, ICHARM, HELP, JICA, KOICA, K-Water, ADB, ERIA, OECD, PT. PII, IWRA.***(sumber infopublik.id)