PORTAL PAPUA - Saat ini tengah muncul sebuah gerakan politik yakni Negara Federasi Papua Barat (NFPB). NFPB ini banyak memanfaatkan isu pelanggaran HAM oleh para aparat TNI-Polri.
"Meski adanya kekejaman terhadap tenaga medis, guru, dan puluhan pekerja Trans Papua yang dilakukan oleh OPM/KKB tidak dipedulikan mereka sebagai sebuah permasalahan berat," tutur Guru Besar Ilmu Intelijen Negara Jenderal (Purn.) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono.
Baca Juga: Sekwan Kota Sorong Diperiksa Kejari Sorong sebagai Saksi Dugaan Korupsi ATK Senilai Rp8 Milyar
Mantan Kepala Badan Intelijen Negara itu menyebut ada sebanyak dua model perjuangan untuk berpisah dari NKRI, yaitu dengan adanya aksi kekerasan oleh KKB yang mendapat perlindungan dari politik luar negeri negara tertentu. Selain itu, ada pula gerakan politik Negara Federasi Papua Barat.
"Pada 2021 ini, kedua kelompok tersebut diperkirakan akan bersinergi untuk berpisah dari NKRI. Sebab, apa yang mereka lakukan selama ini ternyata tak dianggap sebagai tindakan terorisme, tapi cuma sebatas aksi kriminal biasa," katanya.
Baca Juga: Titingkat Status ke Penyidikan, Kejari Sorong Kembali Perksa 3 Saksi Dugaan Korupsi ATK 2017
Dikatakannya, kelompok tersebut memanfaatkan jejaring politik di luar negeri dan menyebarkan segala opini mereka di kampus-kampus luar negeri.
Ada salah satu tindakan yang dilakukan antara lain memanipulasi masyarakat untuk melakukan kampanye seolah telah terbentuk kekuatan cukup besar, sehingga ada oknum-oknum misionaris tertentu yang punya jalur ke gereja di luar negeri memberikan upaya untuk membantu gerakan separatisme di Papua dan Papua Barat.
"Jadi, masyarakat diundang seolah akan melakukan kegiatan keagamaan tapi kemudian dibagikan seragam lalu difoto-foto, dibuat video," kata Hendropriyono 6 Januari 2021 lalu.
Baca Juga: Dianggap Settingan, Pernikahan Vicky dan Kalina Dikabarkan Hanya Kepentingan Pemberitaan
Dia berharap pemerintah melakukan evaluasi ketat terhadap pelaksanaan otonomi khusus selama ini. Sebab, pembangunan infrastruktur selama era Presiden Jokowi lebih banyak dilakukan langsung oleh pemerintah pusat.
Melihat keadaan tersebut ia mengatakan bahwa dana otsus yang begitu besar ternyata banyak yang tidak sampai kepada masyarakat.
Sementara itu, penulis buku 'Filsafat Intelijen dan Operasi Sandi Yudha', Jeneral Purn Dr. AM Hendropriyono, memberikan sinyal adanya beberapa oknum kepala daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat yang menjalankan loyalitas ganda.
Indikasi lain disebutkan bahwa para oknum kepala daerah dan misionaris tak pernah mendapatkan gangguan dari Kelompok Kriminal Bersenjata.
Pada suatu sisi, kepala daerah tersebut menginginkan kucuran dana otonomi khusus yang besar, tapi di sisi lain tak berani menghadapi gerakan-gerakan untuk memisahkan diri dari NKRI.
Baca Juga: Tatap Muka dengan Teten Masduki, Shopee Katakan Pedagang Lokal dan UMKM di Platform Capai 97 Persen
"Kalau begitu 'kan artinya mereka bermuka dua, bermain dua kaki. Seolah mendukung NKRI agar dapat dana otonomi khusus tapi juga main mata dengan para pemberontak," pungkasnya.*** (Rafael Fautngiljanan)