Network
Harusnya lanjut Banua Rouw, mereka bertanggung jawab sehingga pembayaran 2023 ini walaupun nanti uang itu ada di Kabupaten. Kabupaten sudah punya APBD yang disahkan gak mungkin dibayarkan.
"Jangan bohongi masyarakat kita, orang tua kami tidak usah dijanjikan lagi bahwa akan dibayarkan, kabupaten kota tidak mungkin bisa bayar karena APBD sudah disahkan. Uang sudah pasti ada posnya,” jelasnya.
Kemudian untuk Provinsi Pemekaran juga APBD sudah berjalan. Sehingga rasanya sangat sulit untuk diselesaikan.
“Kalau pemerintah pusat punya hati untuk membantu anak-anak Papua yang sedang Kuliah, pihaknya menawarkan solusi yaitu pemerintah pusat mencabut kembali PMK, lalu memotong semua kewajiban beasiswa,” ucap Ketua DPRP itu.
Misalnya kalau itu Rp600 miliar dipotong menjadi urusan bersama yang lain didistribusikan ke kabupaten kota dan provinsi Pemekaran.
“Sementara yang Rp600 miliar ini ditahan dan diberikan kepada Provinsi Papua supaya bisa dimasukan dalam APBD perubahan untuk dibayar lunas,” terangnya.
Kalau uang itu ada di Provinsi pemekaran, Kata Banua Rouw, yang jadi pertanyaannya yang buat kontrak dengan mahasiswa itu siapa, yang buat kontrak dengan Kampus siapa.
Itu Pemerintah Provinsi Papua. Kok yang bayar Provinsi pemekaran dasar hukumnya mana. Jadi menurut dia, tidak bisa. Jangan bohongin kami orang Papua. Pemerintah pusat harus tegas di sini rubah PMK.
“Jadi saran kami Pemerintah pusat ambil kebijakan merubah PMK, kemudian dipotong uangnya dan serahkan ke kami Pemerintah Provinsi Papua, kami DPR Papua siap mengawal uang itu. Uang itu tidak akan dipakai kemana-mana. Uang itu posnya khusus untuk membayarkan beasiswa mahasiswa,” tutupnya.***
