Network
"Jadi, kendalanya memang masih disitu. Apakah di untungkan atau tidak untuk kita menggunakan UPTD atau kita langsung menuju (menggunakan) BUMD. Nah, itu yang masih di kaji terus. Karena plus minus daripada penggunaan UPTD ini kan tidak ada bedanya dengan dinas yang sekarang ini. Karena UPTD ini tetap akan ada dibawah dinas dan aturan pelaksanaannya harus ikuti aturan pemerintah," jelasnya.
Baca Juga: Jelang Arus Mudik Lebaran 2022, Kemenkes Siapkan 340 Pos Kesehatan
"Sedangkan, di sisi lain kita menghadapi beberapa kendala di lapangan yang tidak bisa, atau akan sangat banyak berbenturan dengan aturan pemerintah," tambah Alexander Kapisa.
"Terkait ini saya pun dibantu oleh pak Kabid, untuk terus bagaimana melihat dan memberikan advice kepada pihak-pihak terkait sebelum penggunaan organisasi mana yang tepat untuk pemeliharaan dan pemanfaatan venue-venue ini. Jadi, ini masih berproses baik pilihan untuk UPTD atau BUMD yang akan melakukan pemeliharaan dan pemanfaatan venue-venue tersebut," tukasnya.***
