Pemerintah Provinsi Papua Laksanakan Lokakarya Kebijakan Sanitasi Atasi Stunting

- 20 Juni 2024, 20:59 WIB
Pemerintah Provinsi Papua Laksanakan Lokakarya Kebijakan Sanitasi Atasi Stunting
Pemerintah Provinsi Papua Laksanakan Lokakarya Kebijakan Sanitasi Atasi Stunting /

PORTAL PAPUA- Yayasan Gapai Papua bersama Pemerintah Provinsi Papua melaksanakan Lokakarya Advokasi kebijakan Sanitasi penting Atasi Stunting Provinsi Papua merupakan bentuk respon dan sosialisasi kebijakan Gubernur melalui Surat Edaran Gubernur Nomor 400.7.11/2555/SET tentang Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan Papua, dihadiri semua pihak terkait untuk Kamis (20/6/2024) Kantor Gubernur Provinsi Papua. Kegiatan ini di dukung sepenuhnya oleh Unicef Papua.

Kepala Kantor UNICEF Papua, Aminudin Ramdan
Kepala Kantor UNICEF Papua, Aminudin Ramdan

Kepala Kantor UNICEF Papua, Aminudin Ramdan, menjelaskan saat ini sudah ada 2 wilayah di Papua mencapai 100% Stop BABS dan masih di harapkan kerjasama menindaklanjuti edaran Gubernur.

“Sudah ada dua kabupaten/kota yaitu Kabupaten Biak Nufmor dan Kota Jayapura yang sudah mencapai 100 persen, Pertemuan hari ini kita harapkan bisa menjadi salah satu tindak lanjut edaran Gubernur,untuk bagaimana semua berkolaborasi untuk Percepatan Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan, kita harapkan bisa menjadi salah satu tindak lanjut edaran Gubernur, untuk bagaimana semua berkolaborasi untuk Percepatan Pencapaian Stop Buang Air Besar Sembarangan,” Jelasnya.

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Dinas Kesehatan Republik Indonesia, dr. Anas Maruf
Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Dinas Kesehatan Republik Indonesia, dr. Anas Maruf

Direktur Kesehatan Lingkungan Kemenkes, Dinas Kesehatan Republik Indonesia, dr. Anas Maruf mengatakan optimis Papua bisa Stop BABS sesuai komitmen pemerintahan.

“Patut kita dukung dan berikan motivasi, pendampingan supaya bisa tercapai, sudah ada 2 wilayah mencapai 100% Stop BABS, mendorong 7 kabupaten yang lain mencapai juga 100%, yang sudah terbukti satu Provinsi ini adalah Nusa Tengara Barat. Tahun ini sesuai target RJPMN desa, kelurahan di Indonesia sudah Stop BABS, target besar, perlu komitmen, apresiasi untuk pemerintahannya komitmen,”Tutupnya.

Editor: Fransisca Kusuma


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah