PORTAL PAPUA - Demonstrasi berjilid -jilid yang dilakukan oleh Solidaritas Aparatur Sipil Negara (ASN) Provinsi Papua yang telah masuk jilid ke-3 di halaman Kantor Gubernur Papua, Dok II Jayapura selama lima hari 22 -26 April 2024 (Jumat) kemarin.
Dengan menyampaikan aspirasi atau tuntutan mereka terkait SK pelantikan Pj Gubernur Provinsi Papua Ridwan Rumasukun kepada Eselon III dan IV pada tanggal 15 Maret 2024 lalu.
Yang tidak melalui prosedur persetujuan teknis dari BKN dan juga persetujuan Mendagri.
Selain itu salah satu Koordinator lapangan demo solidaritas ASN Anna Makanuay telah mengungkap adanya pelaku honorer siluman yang terjadi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
Dan pihaknya sudah melaporkan ke Polda Papua meminta Polisi harus usut tuntas sampai ke akar -akar pelaku honorer siluman ini.
Selain tuntutan dari Solidaritas ASN Provinsi Papua di atas. Mereka juga meminta dengan tegas yang mulia Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) melalui Mendagri agar mencopot Ridwan Rumasukun Pj Gubernur Provinsi Papua dan Derek Hegemur sebagai Pj Sekda.
Penjabat (Pj) Sekda Provinsi Papua Derek Hegemur, SH., M.H dengan dingin menyebutkan demo menyampaikan aspirasi dari ASN tentu akan menjadi perhatian Pemerintah.
Dan pihaknya akan pilah -pilah mana yang ada menyangkut kewenangan yang bisa Pemerintah dalam hal ini Gubernur dan Sekda Provinsi Papua lakukan.
Dan mana yang memang harus melalui proses -proses di pemerintah pusat.
"Perhatian tentu untuk semuanya, baik ASN ataupun Masyarakat. Tetap menjadi perhatian Pemerintah",ujarnya kepada awak media di sela -sela acara penutupan Musrenbang akbar Provinsi Papua di Hotel Aston Entrop, Kota Jayapura, Jumat 26 April 2024.
Tinggal bagimana kata Derek Hegemur mengartikulasikan dan mengatur harapan atau aspirasi mereka (ASN).
"Untuk mencari jalan keluar atau solusi terbaik",jelasnya singkat.
Sekedar mengetahui, tuntutan lain dari demo Solidaritas ASN Provinsi Papua ialah terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang belum di bayar.***