Network
PORTAL PAPUA - Sebagai upaya penyelesaian penyelidikan sipil berkepanjangan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat atas keterlembatan pengajuan laporan adanya cacat pada sistem emisi kendaraan, Toyota Motor Corp diharuskan membayar denda sebesar 180 juta dolar atau sekira Rp2,5 triliun.
Kasus tersebut pertama kali diungkapkan oleh Toyota pada tahun 2016 bahwa pihaknya sedang diselidiki atas laporan yang tertunda ke Badan Perlindungan Lingkungan (EPA).
Sebelumnya, Departemen Kehakiman belum mengonfirmasi penyelidikan hingga pengumuman pada Kamis 14 Januari 2021 oleh Kantor Kejaksaan AS di Manhattan, bahwa pemerintah telah mengajukan gugatan perdata terhadap produsen mobil Jepang tersebut.
Menurut laporan Reuters, dikutip Sabtu 16 Januari 2021, Otoritas AS itu mengumumkan penyelesaian, yang mencakup keputusan persetujuan yang membutuhkan laporan kepatuhan setengah tahunan.
Pemerintah mengatakan penyelesaian tersebut menyelesaikan pelanggaran sistematis dan sudah berlangsung lama terhadap persyaratan pelaporan cacat terkait emisi yang diatur dalam Undang-Undang Udara Bersih, yang mengharuskan produsen melaporkan potensi kerusakan dan penarikan yang memengaruhi komponen kendaraan yang dirancang untuk mengontrol emisi.
Toyota akan mencatatkan 180 juta dolar AS dalam biaya setelah pajak terhadap pendapatan pada tahun fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2021, untuk biaya yang berkaitan dengan perjanjian penyelesaian tersebut.
"Toyota menutup mata terhadap ketidakpatuhan, gagal memberikan pelatihan, perhatian, dan pengawasan yang tepat terhadap kewajiban pelaporan Clean Air Act," kata pejabat pengacara AS, Audrey Strauss di New York, seperti diberitakan Antara.
Dia menambahkan bahwa tindakan Toyota merusak sistem pengungkapan diri EPA dan kemungkinan menyebabkan penarikan kembali (recall) terkait emisi yang tertunda atau dihindari, yang menghasilkan keuntungan finansial bagi Toyota dan emisi polutan udara yang berlebihan."
