Network
Dia juga mengungkapkan PDIP yang cenderung meyakini eksistensi kekuatan besar yang menghendaki penundaan pemilu dengan cara memanfaatkan celah-celah hukum.
"Karena itu kita tidak diam. Kita perjuangkan agar mekanisme demokrasi lima tahunan dapat dijalankan dengan tepat waktu, yakni 14 Februari 2024," ungkap Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 4 Maret 2023.
"Pihak manapun yang mencoba melakukan berbagai cara, termasuk mengunakan instrumen hukum untuk menunda pemilu akan berhadapan dengan kekuatan rakyat," katanya.
Pakar Mengendus Adanya ‘Kekuatan Besar’ yang Ingin Tunda Pemilu
Menanggapi kontroversi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Jakpus) dan Partai Prima, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin mengendus masih adanya ‘kekuatan besar’ yang menghendaki penundaan Pemilu 2024.
Menurutnya, putusan PN Jakarta Pusat kali ini sudah dapat terkategorikan "kejahatan hukum" sebab seolah membenarkan asumsi publik terkait eksistensi kekuatan yang melampaui kehendak pemerintah.
"Semakin membenarkan asumsi publik bahwa masih ada kekuatan yang menghendaki Pemilu 2024 ditunda. Kekuatan ini tak berhenti untuk mencari celah penundaan Pemilu 2024," ucap Yanuar, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat, 3 Maret 2023.
Dia melanjutkan, DPR RI ikut kena imbas dari putusan tersebut, lantaran bukan hanya pemerintah, lembaga legislatif juga otomatis kehilangan kendali atas kewenangannya mengintervensi urusan tersebut.
"Parpol koalisi pemerintah juga dibikin tak berkutik menghadapi sepak terjang para 'penjahat hukum' (yang dilindungi kekuatan besar) ini," katanya lagi. ***
