Network
PORTAL PAPUA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, atas nama, Presiden resmi melantik 5 penjabat gubernur. Lima penjabat gubernur itu dilantik untuk menggantikan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada pertengahan Mei 2022. Pelantikan berlangsung di Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kamis, 12 Mei 2022.
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 50/P Tahun 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur yang ditandatangani pada 9 Mei 2022.
Baca Juga: Serangkaian Kunjungan Presiden Jokowi di Amerika Serikat
Kelima penjabat tersebut di antaranya, pertama, Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri Akmal Malik yang dilantik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat. Kedua, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat.
Ketiga, Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Djamaluddin sebagai Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
Kemudian keempat, Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Kementerian Pemuda dan Olahraga Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo. Kelima, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten.
Baca Juga: Jokowi Secara Resmi Melepas Kontingen Indonesia, Menuju Vietnam
"Saya mengucapkan selamat kepada Bapak-Bapak yang telah diberikan amanah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan kepercayaan yang diberikan oleh Bapak Presiden kepada Bapak-Bapak sekalian untuk menjadi Penjabat Gubernur di lima provinsi ini," ujar Mendagri.
Mendagri menyampaikan kesiapannya dalam mendukung para penjabat yang dilantik untuk mengemban amanah dan kepercayaan yang telah diberikan. Dirinya berharap, para penjabat gubernur tersebut dapat menunjukkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Ini mengingat peran gubernur sebagai pimpinan tertinggi pemerintahan di daerah sekaligus Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di tingkat provinsi, dan wakil pemerintah pusat di daerah.
