Network
PORTAL PAPUA - Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi Dan Prof. Mahfud MD Menkopolhukam RI
PAPUA LEPAS DARI INDONESIA JIKA KOMISI TINGGI HAM PBB MASUK KE PAPUA.
Kelompok - kelompok masyarakat sipil Papua pro kemerdekaan sedang siapkan skenario untuk memanfaatkan momentum kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Skenario tersebut sedang dipersiapkan dan ULMWP sebagai lokomotif utama skenario politik tersebut.
United Liberation Movement of West Papua ( ULMWP) merupakan sebuah entitas politik yang diakui sah di forum Melanesian Spearhead Group ( MSG) tahun 2015. Meskipun bukan suatu negara. Status keanggotaanya masih observer.
Sejak tahun 2015, ULMWP tetap setia dengan agenda politiknya memerdekakan Papua. Salah satu advisor international ULMWP yang saya perna bertemu dengan dia di suatu negara, menyarankan kepada Benny Wenda untuk membentuk suatu pemerintahan transisi dan Benny Wenda harus tetapkan dirinya sendiri sebagai Presiden. Nasehat advisor tersebut, karena hal tersebut merupakan salah satu prasyarat utama menjadi anggota penuh ( full members) forum MSG.
Benny Wenda sudah mendeklarasikan diri sebagai Presiden. Negara versi ULMWP telah diumumkan berdiri oleh Benny Wenda awal January 2022. Tagetnya tahun ini ULMWP menjadi anggota penuh MSG.
Agenda politik ULMWP versi Benny Wenda sudah tentu berbeda agenda KOMISI TINGGI HAM PBB. Komisi Tinggi HAM PBB agendanya adalah memastikan setiap negara anggota memenuhi kewajibannya menjamin dan melindungi HAM setiap penduduknya.
Ketika ada laporan tahunan yang masuk dari setiap negara di dunia tentang dugaan adanya tindak pidana terhadap kemanusian, kejahatan perang, genosida, dan agresi military, yang terjadi kepada rakyatnya dan negara lalai atau tidak berdaya mencegahnya, maka Komisi Tinggi HAM PBB akan memberikan rekomendasi kepada Dewan Keamanan PBB untuk menggerakan kekuatan militer untuk melakukan intervensi kemanusian.
Sebelum rekomendasi Komisi Tinggi HAM PBB dikeluarkan, Komisi akan meminta klarikasi administrasi dan faktual terhadap negara yang bersangkutan. Ada banyak negara yang komisi pada tahun 2022 ini sedang meminta klarifikasi dan informasi tentang laporan dugaan tindak pidana kejahatan terhadap kemanusian, termasuk meminta klarifikasi negara Indonesia dalam kasus Papua.
Komisi Tinggi HAM PBB setiap tahun telah menerimah informasi dan klarifikasi administrasi dari dugaan tindakan kejahatan terhadap kemanusian oleh aparat keamanan terhadap warga Papua. Namun Komisi belum bisa secara langsung melakukan klarifikasi faktual di Papua karena surat yang disampaikan kepada Pemerintah Indonesia, belum mendapat respon ijin. Komisi masih menunggu undangan resmi dari Pemerintahan Indonesia untuk masuk ke Papua.
Komisi Tinggi HAM PBB urusanya cuma satu memastikan negara Indonesia memenuhi kewajibannya melindungi dan memajukan HAM orang Papua. Komisi Tinggi HAM PBB tidak miliki agenda politik dan tidak mendukung agenda politik ULMWP atau OPM yang ingin Papua merdeka lepas dari NKRI. Namun data - data dan informasi dari kelompok - kelompok separatis Papua tentang pelanggaran HAM Papua, sampai juga ke meja Komisi di Geneva, Swiss.
Isu tentang kedatangan Komisi Tinggi HAM PBB sudah berembus kencang di Papua. Pembentukan panitia penyambutan Komisi Tinggi HAM PBB oleh ULMWP dan para pendikungnya di Papua, sedang dilakukan. Tindakan ULMWP ini bentuk propaganda dan provokasi terhadap keamanan negara. Papua Akan kembali membara. Kedatangan komisioner HAM PBB di Papua hanya akan menjadi trigger yang memicu pertumpahan darah sesama anak bangsa.
Perang terbuka dengan aparat keamanan di Papua, sedang diskenariokan terjadi di Kota Jayapura dan Wamena. Kekerasan berdarah direncanakan terjadi di depan mata para komisioner HAM PBB. Momentum kedatangan komisioner HAM PBB di Papua, akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menarik simpati dan dukungan international terhadap kemerdekaan Papua. Beberapa orang Papua sudah siap ditembak mati di depan mata para komisioner HAM PBB.
Mereka yang siap ditembak sudah berkesimpulan ".. Daripada kami di tembak mati di hutan - hutan Ndugama, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, lebih bernilai dalam perjuangan Papua merdeka jika kami ditembak mati aparat keamanan kolonial TNI / Polri di depan mata komisioner HAM PBB.. "
Papua memang dalam ancaman lepas dari Indonesia jika Pemerintahan President Jokowi keliru membaca modus tekananan komunitas international terhadap Indonesia untuk membuka akses kunjungan Komisi Tinggi HAM PBB.
Saran konkritnya kepada President Jokowi, Ibu Retno Marsudi Menteri Luar Negeri dan Prof. Mahmud MD Menkopolhukam, selesaikan dengan tuntas dan penuh keadilan kasus Paniai Berdarah 2014 dan tutup pintu akses terhadap Komisi Tinggi HAM PBB ke Papua. Terlalu beresiko Papua lepas dari Indonesia jika Komisi Tinggi HAM PBB dikasih akses ke Papua.
Marinus Mesak Yaung
Calon Walikota Kotamadya Jayapura Tahun 2024. ***
