Network
PORTAL PAPUA - Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin meminta Kementerian Desa Pembangun Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) melakukan evaluasi secara komprehensif terhadap penyaluran dana desa pada tahun 2020.
Menurut Azis, langkah evaluasi perlu dilakukan. Alasannya ialah masa pandemi saat ini dan daerah-darah yang pada tahun sebelumnya mengalami hambatan dalam penyaluran maupun pengelolaan dana desa.
“Kemendes PDTT harus melakukan evaluasi sehingga percepatan dana desa yang dimulai pada Januari 2021 dapat berjalan efektif dan efisien. Jangan sampai ada data fiktif yang bermasalah masih menerima dana desa,” kata Azis dalam keterangan di Jakarta, Rabu Januari 2021, dikutip dari Antara.
Baca Juga: Jadwal dan 5 Tes yang Akan Muncul pada Seleksi PPPK 2021, Guru Honorer Berpeluang Lolos
Menurut dia, melalui Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, terutama Desa Aman Covid-19 dan BLT Desa, Kemendes PDTT dapat mengawasi upaya terpadu aparat dalam mewujudkan peruntukan yang sesuai.
Azis menjelaskan bahwa peruntukan yang sesuai tersebut antara lain untuk membuka lapangan kerja baru, menambah pemasukan masyarakat kurang mampu dan pembangunan infrastruktur.
“Kemendes PDTT harus memastikan aparat desa menggunakan sistem informasi desa yang terintegrasi ke seluruh desa melalui https://sid.kemendesa.go.id,” sambungnya.
Baca Juga: Skema Rekrutmen Tenaga PPPK Bagi Sejumlah Jabatan ASN Termasuk Guru, Cek Sekarang!
