Network
PORTAL PAPUA - Penyaluran bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu program pemerintahan dalam penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional saat ini.
Untuk itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan akan tetap memantau terus proses maupun dinamika dari penyaluran bantuan sosial (bansos) tersebut.
KPK akan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) agar skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna.
Baca Juga: Terlibat Lakalantas, Eks Trio Macan Chacha Sherly Meninggal Dunia, Begini Kronologinya
"KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos tersebut, selain meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna, dapat pula menutup potensi terjadinya fraud yang dapat mengarah pada tindak pidana korupsi," ucap Plt. Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa 5 Januari 2021, seperti diberitakan Antara.
KPK terus melakukan pemantauan sejauh ini karena pihaknya masih menemukan persoalan utama dalam penyelenggaraan bansos, yaitu akurasi data penerima bantuan yang meliputi kualitas data penerima bantuan, transparansi data maupun pemutakhiran data.
Soal pengelolaan data di Kemensos, pada akhir 2020 KPK telah menyampaikan hasil kajian tentang pengelolaan bansos dan telah memberikan rekomendasi perbaikan.
Baca Juga: Tiba di Manokwari, 7.610 Vaksin Sinovac Menunggu Izin BPOM dan MUI untuk Vaksinasi
