Kaukus Timur Indonesia Jilid II Bersama Stafsus Jokowi, Papua Masih Terdiskriminasi, Keadilan Masih Jauh

8 Juli 2023, 11:30 WIB
Tangkapan layar foto kolose (PORTAL PAPUA) /

 

 

PORTAL PAPUA - Setelah di luncurkan pada 22 Juni 2023, Kaukus Timur Indonesia yang menjadi wadah perjuangan bagi terciptanya kesetaraan dan keadilan politik dan ekonomi untuk masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Lakukan gebrakan jenius dengan kembali menggelar Focus Group Discussion (FGD) yang terlaksana pada Jumat, 7 Juli 2023.

Kali ini mengangkat tema Mendengar Aspirasi dari Tanah Papua. Sesuai tema, semua pembicara dari Papua. Mereka adalah Marinus Mesak Yaung (akademisi Universitas Cenderawasih), Vier Abdul Jamal (Founder VIER Corp), dan Billy Mambrasar (Staf Khusus Presiden Jokowi), serta Eveerth Joumilena (praktisi media Papua).

Billy Mambrasar yang menghadiri FGD seri II Kaukus Timur selepas mengantar Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Australia dan Papua Nugini hingga Jayapura langsung bergabung.

“Ini barusan mengantar Pak Presiden ke bandara untuk kembali ke Jakarta,” ungkap Billy sesaat setelah bergabung dalam FGD yang dilakukan secara daring melalui Program Upi Show, Jumat sore.

Billy selanjutnya menyampaikan bahwa di bawah kendali Presiden Jokowi, Indonesia mencatat banyak kemajuan. Khususnya pada pengembangan dan pembangunan infrastruktur.

“Untuk infrastruktur, di periode pertama Presiden Jokowi, laju perkembangannya itu sangat luar biasa. Termasuk di Papua,” ungkapnya.

Sementara pada periode kedua, Billy mengungkapkan bahwa fokus Presiden beralih pada pembenahan sumber daya manusia.

Presiden, sebut dia, memiliki afirmasi pada sektor pendidikan tinggi dan pendidikan menengah. Yang jadi masalah, kata Billy, visi Presiden sudah bagus tapi implementasi di lapangan yang kadang tidak sesuai harapan.

“Presiden punya visi yang kuat perihal SDM ini. Tapi pelaksanaannya di provinsi bagaimana? Kabupaten/kota bagaimana? Nah, teman-teman di Kaukus jangan hanya menyoroti kebijakan pemerintah pusat. Harus bisa memilah bahwa ada kebijakan di provinsi dan kabupaten atau kota juga ,” saran Mambrasar lagi.

Meski demikian, Billy Mambrasar mengakui bahwa kehadiran Kaukus Timur Indonesia sangat positif untuk Indonesia.

“Apa yang digagas dan dilakukan oleh teman-teman di Kaukus ini sangat bagus dan luar biasa, Ide membangun Indonesia dari Papua, itu adalah sebuah keniscayaan. Ini bisa menjadi masukan yang sangat berarti bagi pemerintah pusat,” ujar anak muda Papua itu.

Billy lantas menantang Kaukus Timur. “Ini teman-teman Kaukus mau fokus ke mana? Advokasi kebijakan pemerintah, atau fokus pada kreativitas dan pemberdayaan masyarakat. Tidak biasa dua-duanya karena bisa tidak maksimal,” ujarnya mengingatkan.

Tangkapan layar
 Jangan Paksakan Konsep Jakarta

Sebelumnya, akademi Universitas Cenderawasih, Marinus Yaung menyambut baik kehadiran Kaukus Timur Indonesia. Menurutnya, Kaukus dapat menjadi wadah perjuangan dan menjembatani terbentuknya jejaring antarkampus se Indonesia Timur untuk memberikan rujukan pada pemerintah di Jakarta.

Dia juga berharap, Kaukus dapat membantu memnperjuangkan penyelesaian berbagai masalah di Papua dengan cara dan menurut konsep orang Papua.

“Penyelesaian berbagai permasalahan di Papua itu idealnya menggunakan pendekatan dan melibatkan tokoh-tokoh Papua. Selama ini, pemerintah selalu memaksakan konsep dari Jakarta atau konsep Melayu dan Jawa,” kritik Marinus.

Ke depan, kata dia, Jakarta dalam mengambil kebijakan terkait Papua, wajib melibatkan berbagai stakeholder Papua. “Karena orang Papua lah yang tahu seperti apa kebutuhan dan penyelesaian berbagai hal di Papua,” ungkap Marinus.

Hal senada disampaikan putra Papua lainnya, Vier Abdul Jamal. Menurutnya, kenapa Papua masih jauh terkebelakang di Indonesia adalah karena perspektif yang terbangun di Indonesia, selama ini keliru. “Perspektif yang terbangun mengenai Papua dan warganya masih perspektif sebelah mata. Masih sangat diskrimintaif,” tegas Vier.

Padahal, kata dia, tidak sedikit putra Papua yang memiliki kapasitas keilmuan dan kecakapan intelektual. Namun yang terbangun di kepala para pengambil kebijakan, selalu memandang rendah putra Papua dengan menyebut IQ mereka masih lebih rendah atau dibawa IQ ikan pesut.

“Kami yang berhasil menyelamatkan keterpurukan saham BNI 46 dari 300 perak ke 3000, masih saja dipandang sebelah mata. Kita bukannya diapresiasi dan diakui, yang dicari-cari adalah salah-salahnya kita,” ungkap alumni program Doktoral Harvard itu.

Akibatnya, kata dia, sesuatu yang sejatinya merupakan langkah dan masukan konstruktif, dimaknai atau masih dipandang sebagai sesuatu yang destruktif. “Saya saja yang sudah seperti ini, masih sering dipandang sebelah mata. Apalagi adek-adek yang masih seperti sekarang,” ujarnya.

Jadi, kata dia, keliru paham terhadap warga Papua, mutlak diubah jika memang Papua mau dikembangkan. Di luar negeri, kata Vier, mereka menghargai kemampuan setiap individu tanpa melihat dari mana asalnya. “Tapi itu tidak terjadi di sini. Di sini, orang masih melihat kamu dari mana, bukan pada apa yang telah dkerjakan. Sehingga bisa saya rasakan apa yang dirasakan oleh teman-teman Papua,” kritiknya.

Ironisnya, sebut Vier lagi, di Indonesia, sangat memuja orang asing. Sebaliknya, warga pribumi justru dipandang enteng dan cenderung diinjak-injak. “Kalau orang asing, dipuja-puji tapi kalua orang kita sendiri diinjak-injak,” sebutnya.

Eveerth Joumilena, aktivis media Papua lebih keras lagi. Menurutnya, di tanah Papua, keadilan kekuasaan masih jauh. Penempatan pejabat masih mendahulukan yang dari daerah lain. “Pada prinsipnya, Papua butuh lebih diperhatikan dan keberpihakannya pada warga Papua harus betul-betul direalisasikan. Khususnya yang diajak masuk kekuasaan,” tegas Dhoto Eveerth.

Tangkapan layar (PORTAL PAPUA)
Menjaga Keseimbangan Kawasan

Di awal FGD, Presidium Kaukus Indonesia Timur, Uslimin Usle menegaskan bahwa Kaukus hadir untuk mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan politik dan keadilan kawasan. Bahwa Indonesia Raya itu dari Sabang sampai Merauke. Karena itu, kesenjangan antar-kawasan harus segera diatasi demi menjaga integritas bangsa.

Dalam hal distribusi kekuasaan, Kaukus juga memandang perlu pemerintah pusat untuk memberdayakan tokoh daerah. Pada proses dan penunjukan pejabat Gubernur atau Bupati/Walikota, pada September-Oktober 2023, pemerintah pusat wajib memberdayakan pejabat daerah.

“Nah, FGD seri kedua ini, kita ingin menggali apa problematika yang terjadi di Papua terkait dengan fokus utama pergerakan Kaukus. Karena itu, semua pembicara yang kita hadirkan, semua dari Papua,” jelas Usle serayamenyampaikan bahwa FGD seri berikutnya akan dilakukan di provinsi lain dalam wilayah advokasi Kaukus yang tersebar di 22 provinsi.

Sementara itu komunikolog Universitas Hasanuddin Dr Hasrullah berharap FGD sesi "Mendengar Aspirasi Papua" diharapkan bisa memperkuat isu geopolitik dan keadilan wilayah di Indonesia Timur.

“ Kita berharap diskusi Kaukus Kawasan Timur ini menjadi sarana yang bisa mendengar lebih jauh kebutuhan masyarakat Papua ke depannya," ujar pakar Komunikasi Politik Unhas ini.

FGD seri ke-3 Kaukus Timur Indonesia pekan depan rencananya akan berpindah ke Kawasan Maluku dan Maluku Utara. Diskusi ini sendiri diharapkan menjadi sarana pembelajaran dan pendidikan politik. Sejak dilaunching 22 Juni, Kaukus ini sudah mendapat respons dari berbagai pihak.***

Editor: Silas Ramandey

Sumber: YouTube

Tags

Terkini

Terpopuler