PORTAL PAPUA - Sengketa tanah maupun hutan adat merupakan salah satu persoalan cukup pelik yang sering terjadi di tanah air.
Untuk meredam persoalan tersebut, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Hutan Adat, Hutan Sosial dan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) se-Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Kamis 7 Januari 2021.
Pada kesempatan tersebut, Presiden menyerahkan 2.929 SK Perhutanan Sosial di seluruh Indonesia yang luasnya mencakup 3.442.000 hektar.
Baca Juga: Sinopsis SAMUDRA CINTA Kamis 7 Januari 2021, Balas Dendam, Norah Berencana Membunuh Mentari
Presiden berharap perhutanan sosial itu bermanfaat bagi 651.000 KK.
Kemudian, Presiden juga menyerahkan 35 SK Hutan Adat seluas 37.500 hektar dan 58 SK TORA seluas 72.000 hektar di 17 provinsi
Pada acara yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Kamis 7 Januari 2021, Presiden menuturkan bahwa dirinya berharap SK yang merupakan redistribusi aset ini menjadi salah satu jawaban bagi banyaknya sengketa agraria.
Baca Juga: Sinopsis CINTA NIKITA Kamis 7 Januari 2021, Erik Salah Masuk Kamar hingga Laila Ditunduh Selingkuh
"Redistribusi aset ini menjadi jawaban bagi banyaknya sengketa agraria. Saya kalau ke daerah itu sengketa, ke daerah lg, konflik lahan. Sehingga ini menjadi salah satu jawaban atas sengketa agraria yang ada, baik antarmasyarakat dengan perusahaan maupun masyarakat dengan pemerintah," ucap Presiden Jokowi, dikutip dari Antara.
Kepala Negara juga menyatakan akan mengikuti perkembangan pemanfaatan lahan tersebut. Dia akan memastikan lahan yang ada, betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif.
"Tidak ditelantarkan, tapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat besar bagi ekonomi masyarakat. Goalnya ke situ," kata Presiden.
Baca Juga: Mahasiswa Polije Berinovasi, Olah Sampah Plastik Jadi BBM Beroktan 95
Presiden berjanji pemerintah akan terus mendorong redistribusi aset baik melalui kebijakan perhutanan sosial maupun reforma agraria.*** (Elvis Romario)