Network
PORTAL PAPUA- Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Komisi V Dapil Mepaggo, Decky Nawipa melakukan sidak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire di Siriwini, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, Selasa (16/1/2024).
Dalam sidak tersebut, Decky mendapati situasi yang cukup prihatin dan mengecewakan tentang pelayanan dari RSUD Nabire. Sebelumnya, ia mengakui telah mendengar adanya keluhan dari masyarakat dan beberapa media terkait pelayanan yang kurang bagus.
"Saya tadi ke RSUD Nabire, dengan maksud dan tujuan mau melihat dan membuktikan sendiri, apakah yang saya dengan itu benar atau hoax," katanya melalui telepon seluler.
"Tadi saya sudah keruang anak, ke ruang bersalin, penyakit dalam, ruang bedah dan lain-lain, saya berbicara dengan masyarakat atau keluarga dari pasien bahwa masyarakat datang berobat kemudian dari dokter memberikan resep dan ternyata pasien mereka beli obat itu masing-masing di apotek yang sudah tersedia di luar dari rumah sakit itu karena penyediaan obat rumah sakit tidak lengkap," lanjut Decky.
Ia berharap, RS yang dibangun oleh mantan Gubernur Papua, almarhum Lukas Enembe ini dapat menjadi rumah sakit dengan pelayanan yang bagus kepada masyarakat di Nabire. "Rumah sakit ini dibangun bukan untuk pasien datang menjadi tempat yang salah. Pelayanan dari tim medis di rumah sakit harus fokus kepada masyarakat karena pasien yang datang berobat itu latar belakang ekonomi mereka sangat tidak mampu, sedangkan obat yang diresepkan itu harus dibeli di apotik sehingga mereka dalam kondisi tersebut belum tentu mampu," tuturnya.
Salah satu yang menjadi kekecewaannya adalah pasien yang memiliki BPJS Kesehatan pun tidak mendapatkan pelayanan yang baik. "Pasien BPJS dilayani, mendapatkan ruangan dan oksigen, tapi obat-obatan semua ditanggung sendiri. Apakah ini wajar? Dimana wibawa kita sebagai pemerintah yang merupakan wakil rakyat? Sudah seharusnya kita bertanggung jawab atas mereka," ungkapnya tegas.
Maka, ia minta kepada Pemerintah Provinsi Papua Tengah dan Pemerintah Kabupaten Nabire untuk mengevaluasi dan mencari solusi untuk masalah ini. "Saya harap, ada perhatian baik dari Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Nabire untuk memfasilitasi semua fasilitas yang ada baik itu obat-obatan maupun peralatan medis. Dana otonomi khusus (otsus) itu sangat besar dan saya heran sekali kalau Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Nabire tidak memberikan perhatian, karena disini masyarakat yang jadi korban," pungkas Decky. (*)
