Network
“Pemkab Keerom adalah salah satu pemda yang peduli dengan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan JKN. Sehingga, apabila terjadi kendala pelayanan kesehatan yang dialami peserta, pemda akan merespon dengan cepat dan tanggap.” ujar Deny.
Deny juga mendukung berlangsungnya MoU antara Pemkab Keerom dengan tiga rumah sakit terkait pelayanan kesehatan rujukan. Menurutnya, kerja sama tersebut menjadi komplementer JKN yang tepat dikarenakan secara perhitungan mengacu pada standar biaya INACBG dan Kementerian Kesehatan.
“Kesepakatan MoU antara Pemkab Keerim dan rumah sakit merupakan keputusan yang tepat dan terukur. MoU tersebut bersifat komplementer dan akan menopang JKN terkait kondisi kesehatan yang tidak diakomodir, seperti kasus kecelakaan dalam kondisi alkohol, menyakiti diri sendiri, pendampingan rujuka ke luar wilayah Papua, dan transportasi pesawat serta peti ijazah,” ungkap Deny.
Terakhir, Deny menyampaikan harapannya di tahun 2024, semoga penyelenggaraan JKN bisa berjalan lebihmaksimal. Ia meminta dukungan dari seluruh pihak agar JKN maupun program pemda bisa saling berkolaborasi demi kepentingan kesehatan. (TR/mz).
