Network
PORTAL PAPUA- Tokoh Pemuda Kabupaten Jayapura, sekaligus Ketua Gapura (Gabungan Pemuda Jayapura) Jack Judzoon Puraro meminta persoalan sengketa-sengketa lahan di Kabupaten Jayapura diselesaikan dengan baik bersama pemerintah.Hal ini ditegaskan menyusul masih banyaknya sengketa lahan terkhusus antara pihak adat dan pemerintah.Minggu (5/5)
"Saya melihat bahwa masyarakat ini selalu saja terus dijadikan objek oleh pemerintah, yang mana lahan-lahan Ini digunakan pemerintah lalu dalam penyelesaian ini terus dipersulit. Masyarakat selalu dipersulit untuk bagaimana penyelesaian hak-hak mereka yang sudah mereka berikan atau lepaskan kepada kepentingan pemerintah,"kata pria yang akrab disapa Jeck Puraro ini.
Menurutnya, harusnya sebagai pemerintah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sengketa-sengketa tersebut segera diselesaikan dengan baik. Sehingga tidak mennjadi persoalan dan berlarut.
"Saya berharap kepada pemerintah untuk waktu-waktu yang akan datang ini, kalau bisa dalam penyelesaian -penyelesaian konflik atau sengketa-sengketa lahan tanah atau hak ulayat, untuk membuka diri bisa, datang duduk bersama-sama dengan masyarakat lewat penyelesaian ini dilakukan secara mediasi, selesaikan secara kekeluargaan. Saya rasa itu lebih berwibawa dan bermartabat karena apapun kalau rakyat berhadapan dengan pemerintah rakyat akan terus kalah apalagi masyarakat adat yang mana mereka hanya memiliki lahan atau tanah yang menjadi sumber mereka,"ucapnya.
Jeck yang juga Ketua Paguyuban Pemuda Nusantara Papua Republik Indonesia (PPNPRI) menjelaskan beberapa lahan sengketa yang ada diwilayah Kabupaten Jayapura. Meliputi Bandara Sentani, kemudian ada pembangunan Venue Aquatic, penyelesaian Dermaga Kalkote, dan jalan alternatif dari Telaga Ria - Yabaso.
"Saya harap untuk pemerintah baik dari Kabupaten Provinsi dan pemerintah pusat, mari kita melalui proses mediasi yang baik sehingga kita mampu menyelesaikan semua konflik yang sementara terjadi ini, saya lihat pemerintah ini dalam penyelesaian masalah atau konflik dengan masyarakat adat selalu terus harus penyelesaiannya melalui jalur hukum positif harus ke pengadilan diselesaikan lewat jalur hukum, kan tidak semua masalah ini harus diselesaikan melalui jalur hukum,"katanya.
"Jangan persoalan-persoalan lahan ini terus dibiarkan dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun. Saya lihat pemerintah seolah terus sengaja membuat persoalan di pengadilan untuk mengulur-ulur untuk terus membiarkan masalah ini berlarut-larut. Ya namanya masyarakat tidak punya upaya dan daya-daya apa yang mereka punya bila ada kesempatan mereka akan mengurus namun bila tidak ada kekuatan lagi mereka harus pasrah celah ini digunakan sebagai pembiaran persoalan digantung di pengadilan untuk diproses dan seakan-akan itu dilupakan sudah banyak kasus yang terjadi seperti itu.
Saya harap di tahun 2023 ini bisa dilakukan pendekatan-pendekatan yang lebih baik,"sambungnya.
Jack juga membahas rencana kedatangan Presiden Joko Widodo ke Papua yang rencananya pada Bulan Februari ini. Dirinya meminta nantinya ada ruang diskusi bersama Presiden dan adat untuk persoalan hak ulayat.
"Persoalan hak-hak masyarakat adat yang sedang berproses bisa diberikan ruang untuk berdiskusi dengan Presiden, sehingga sebagai kepala negara bapak Presiden bisa mengambil langkah lebih cepat dalam penyelesaiannya, karena masyarakat adat merasakan bahwa tanah adalah bagian dari kehidupannya yang tidak bisa dilepas sampai kapanpun. Kalau haknya diabaikan dari generasi ke generasi akan terus mempersoalkan dan akan terus diungkit-ungkit,"pungkasnya.(Fransisca)
