Beasiswa Mahasiswa Papua Jadi Bom Waktu Bagi 3 Provinsi Baru dan Provinsi Induk

- 3 Desember 2022, 19:03 WIB
Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Jabodetabek menggelar aksi damai mendesak DPR RI dan pemerintah pusat.
Konferensi Mahasiswa Papua (KMP) Jabodetabek menggelar aksi damai mendesak DPR RI dan pemerintah pusat. /Portal Papua/

PORTAL PAPUA  - Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) meminta harus ada kebijakan khusus dan cepat dari pemerintah pusat dalam mengelola Papua, ditengah adanya 3 provinsi baru di Papua yakni, Provinsi Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Tengah.

Kebijakan khusus dan cepat itu menurut Ketua DPR Papua yakni, berkaitan dengan tranfer keuangan daerah yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan lansung ke 3 provinsi baru, juga provinsi induk.

“Tranfer keuangan daerah sudah dilakukan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan lansung ke 3 provinsi baru di Papua, juga provinsi induk, dengan jumlah, Provinsi Papua senilai Rp 2,3 Triliun, Provinsi Papua Pegunungan Rp 2 Triliun, Provinsi Papua Tengah Rp 1,8 Triliun, dan Provinsi Papua Selatan Rp 1,5 Triliun, sehingga totalnya mencapai Rp 7 trilyunan lebih,” ujar Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, Rabu 30 November 2022.

Sebut Ketua DPR, kendati Kementerian Keuangan sudah membagi lansung tranfer keuangannya. Namun masih ada beberapa tanggungjawab yang masih harus ditangung oleh Pemerintah Provinsi Papua, seperti beasiswa dibidang pendidikan.

“Lihat saja untuk pendidikan, seperti beasiswa, di APBD Tahun 2022 kami membutuhkan Rp 400, 20 Miliar. Dan di APBD Tahun 2023 yang sedang dibahas, kita hanya bisa membiayai Rp 100 Miliar bagi mahasiswa yang kuliah di Papua, Indonesia, hingga luar negeri. Itu artinya kita kekurangan Rp 300, 20 Miliar. Siapa yang harus membiayai itu?,” ucap Jhony Banua Rouw.

Walaupun sudah dimekarkan menjadi tiga provinsi baru, bagaimana dengan mahasiswa yang berasal dari La Pago, Mee Pago, juga Animha, yang semuanya masih dibiayai oleh Pemerintah Provinsi Papua. Dan belum dipindahkan ke 3 provinsi baru itu.

“Satu jalan mari bagaimana kita mensiasati untuk membiayai adik-adik mahasiswa kita ini. Ini baru satu contoh masalah dibidang pendidikan terkait beasiswa, belum lagi persoalan pendidikan diaspek lainnya, yang perlu juga diberi perhatian” tutur Ketua DPR Papua itu. ***

Editor: Eveerth Joumilena

Sumber: LintasPapua.com


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x