Network
Kendatipun tujuan tersebut, masih jauh dari harapan, karena dalam kenyataannya masih terdapat berbagai kesenjangan yang dihadapi masyarakat asli, terutama kelompok perempuan. Budaya patriarki dan tekanan yang cukup kuat membuat perempuan masih merasakan diskriminasi, ketidakadilan, subordinasi, beban ganda, yang merupakan bagian dari ketimpangan gender.
Perwakilan Dewan Adat Papua (DAP), Leonard Imbiri, dalam paparannya mengungkapkan, perayaan 9 Agustus kali ini adalah untuk mengingat kembali penindasan terhadap perempuan Papua dalam ruang lingkup masyarakat adat.
"Workshop ini dalam rangka perayaan 9 Agustus kali ini dilaksanakan dalam tema Peran Perempuan dalam melestarikan, mempertahankan eksistensi budaya dan kehidupan masyarakat asli Papua, yang bertujuan untuk mengingat kembali ada penindasan dan penjajahan di atas tanah masyarakat adat," katanya.
"Untuk itu perempuan adalah pokok yang paling rentan menghadapi persoalan dan berlapis kekejaman. karena selain mereka menghadapi perlakuan yang kolonialis, mereka juga menghadapi akibat kerusakan daripada kolonialis itu terhadap struktur dan tatanan hidup dalam masyarakat adat," ungkap Leonard Imbiri, ketua Dewan Adat Papua (DAP).
"Jadi ada dua lapis kekejaman yang dialami perempuan. Karena itu, perayaan 9 Agustus ini mengingatkan dan sekaligus mendorong kita berjuang melindungi hak-hak masyarakat adat sedunia atau hak perempuan. Perlindungan itu juga bagian dari upaya mengembalikan posisi dan peran perempuan yang telah dilupakan," jelas Imbiri.
Baca Juga: Renungan Kristen, Milikilah Rasa Hormat dan Mengasihi Tuhan
Sementara itu, Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Herlin Beatrix Monim menegaskan, sebagai perempuan Papua harus mempertahankan eksistensinya dengan melahirkan satu regulasi untuk melindungi perempuan Papua.
"Kita melihat bagaimana perempuan menghadapi tantangan yang begitu luar biasa, dalam mempertahankan eksistensi budaya ini. Jadi berangkat dari masalah-masalah itu, kita ingin merampungkan satu pikiran positif bahwa perempuan Papua dalam segala bentuk aktivitas tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda tapi kita punya tugas yang satu yakni mempertahankan dan melestarikan eksistensi budaya ini dengan duduk dan bicara bersama agar mendapatkan satu pikiran bersama untuk melahirkan satu regulasi dalam rangka melindungi dan memberdayakan perempuan Papua," tegas Herlin Beatrix Monim.
"Kami minta pemerintah terlibat langsung dalam memproteksi perempuan Papua," pintanya.
