"Mereka yang datang dari Dogiyai, Deiyai atau daerah lain kalau mau demo silahkan menyampaikan pendapatnya di kabupaten lain di mana mereka berada dan mereka terdaftar sebagai warga negara yang resmi di sana,"tegasnya lagi.
Pihaknya mengapresiasi pemerintah yang telah memberikan ruang demokrasi kepada masyarakat Papua termasuk adanya aspirasi penolakan, namun dikatakan, demo penolakan yang dilakukan tidak dibarengi solusi kongrkit.
"Demo yang selama ini yang seringkali kami lihat, demo yang tidak pernah memberikan solusi kepada pemerintah hanya sekedar memberikan slogan tetapi tidak ada solusi untuk memberikan efek penyeimbang dalam proses pembangunan,"katanya.
Untuk itu, pihaknya menegaskan kembali bahwa masyarakat adat Nabire menolak adanya demo penolakan DOB yang dilakukan di Kabupaten Nabire.
"Kami tidak mengizinkan Nabire dijadikan tempat untuk berdemo dan apabila masih akan dilaksanakan, maka kami serahkan kepada aparat berwajib untuk ditindaklanjuti,"pungkasnya.***