Network
PORTAL PAPUA - Masyarakat Bersama Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang, melakukan aksi damai menolak bergabung dengan Provins Papua Pegunungan Tengah, sebagaimana yang baru saja ditetapkan pemerintah pusat, aksi damai berlangsung di Oksibil, Ibu Kota Kabupaten Pegunungan Bintang, Rabu, 29 Juni 2022.
Baca Juga: Menjadi Lebih Baik Dalam Perkataan dan Tindakan, Diuji, Disaring dan Diimurnikan
Sebagaimana dengan melihat hasil penetapan Pemetaan Wilayah Daerah Otom Baru Di Provinsi Papua oleh Komisi II DPRI pada tanggal 26 Juni 2022 lalu,diketahui Kabupaten Pegunungan Bintang masuk di Daerah Otonomi Baru Provinsi Papua Pegunungan Tengah,sehingga Pemerintah Daerah dan Selurh Masyarakat Pegunungan Bintang 34 Distrik 277 Kampung Melakukan aksi penolakan di Oksibil dan meminta pegunungan bintang tetap kembalikan ke provinsi induk papua
Dalam Aksi tersebut telah hadir Plt. Sekretaris Daerah Dr. Alysius Giyai,M.Kes. dan Seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah kabupaten Pegunungan Bintang, DPRD selaki perwakilah rakyat serta selurh,komponen masyarakat pegunungan bintang bintang baik itu ASN,toko Pemuda,tokoh Perempuan, ,Tokoh Adat, Tokoh Gerereja ,,TNI dan POLRI turun jalan dan turut menyuarakan.
Baca Juga: Sesuai Dengan 7 Wilayah Adat, Mendagri dan Gubernur Papua Sepakati Pemekaran Tujuh Provinsi
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Pegunungan Bintang, Dr.Alosysius Giyai,M.Kes kepada wartawan usai aksi mengatakan bahwa pada hari ini semua ASN,TNI,POLRI,dan semua masyarkat menyuarakan menolak bergabung degan Provinsi Papua Pegunungan Tengah dengan beralasan dasar kedekatan akses pelayanan publik maupun pelayanan lain, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi yang lainya lebih dekat di Jayapura Provinsi Papua dibanding Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan Tengah.
Baca Juga: HUT Organisasi Papua Merdeka 1 Juli, Kepala Kampung Berikan Jaminan Tanpa Pengibaran Bendera Bintang Kejora
Ia menambahkan , aspirasi yang disampaikan setelah di telusuri memang benar bahwa suku-suku yang ada di sini ada juga di tanah Tabi terutama di Waris, Senggi dan Keerom, sebab itu, dirinya berharap pemerintah pusat President Repulik Indonesia Ir. Jokowi,Menteri Dalam Negeri, dan Komisi II DPR RI, agar serius melihat, mendengar dan meninjau kembali penetapan pemetaan wilayah Daerah Otonom Baru di Provinsisi Papua, terlebih khusus menentukan nasib masa depan Kabupaten Pegunungan Bintang sebagai kabupaten perbatasan RI - Papua New Guinea.
Baca Juga: Danrem 172/PWY JO Sembiring Resmi Sandang Pangkat Brigadir Jenderal
