Network
PORTAL PAPUA - Setelah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Pol. Purn) M. Tito Karnavian M.A Ph.D dan Gubernur Papua, Lukas Enembe, S I P, MH menyepakati pemekaran tujuh (7) Provinsi sesuai dengan tujuh (7) wilayah adat di tanah Papua.
Oleh sebab itu banyak tanggapan dari berbagai kalangan, salah satunya dari Ketua Umum Analisis Papua Strategi Community, Laus Deo Calvin Rumayom. Ia mengatakan untuk pemekaran di tanah Papua harus melalui studi kelayakan sangat penting, agar kita bisa melihat plus- minusnya dan harus mensejahterakan masyarakat.
Baca Juga: Pemekaran Daerah Otonomi Baru Atasi Persoalan di Papua
"Kebijakan pemerintah tentu kita meresponnya secara positif namun saya menyarankan kita harus melakukan study kelayakan (revisibility study), itu sangat penting untuk kita bisa melihat plus minusnya dan jika pemekaran itu mensejahterakan masyarakat seperti apa prosesnya, bagaimana mendorong daerah-daerah yang terisolir bisa mendapatkan akses pelayanan. Sehingga yang penting skali untuk diamati adalah sejauh mana studi kelayakan sehingga kita bisa memastikan sejauh mana kesiapan kita," kata Laus Deo Calvin Rumayom, di Jayapura, Rabu, 22 Juni 2022.
Rumayom menjelaskan, ada Uncen dan Unipa sebagai lembaga pengkajian memberikan satu proyeksi analisis sesuai dengan data yang akurat yang di buat perwilayah adat.
"Karena kita berbicara tentang data saya mengusulkan bahwa UNIPA dan UNCEN ada sebagai lembaga kajian perguruan tinggi bisa memberikan satu proyeksi analisis sesuai dengan data yang akurat yang analisanya dibuat perwilayah adat, sehingga satu konsep di wilayah tertentu tidak boleh di generalisir karena kita membutuhkan perspektif dari masing-masing masyarakat di wilayahnya," jelasnya.
Baca Juga: Sesuai Dengan 7 Wilayah Adat, Mendagri dan Gubernur Papua Sepakati Pemekaran Tujuh Provinsi
"Jika kita melihat bagaimana membuka keterisolasian di Papua, dimana wilayah Selatan bagaimana pembangunan di sana dan wilayah waropen atas sampai Mamberamo tidak ada jalan yang di bangun disana. Oleh karena itu, kita membuat pagar regulasi baik perdasi maupun perdasus, sehingga hal-hal yang mengatur tentang populasi masyarakat, pemetaan tanah adat, hak-hak masyarakat adat, itu harus dieksekusi lewat regulasi karena Papua ini harus dibangun dan rentan kendali pembangunan itu harus diatur tidak bisa Jayapura mengatur seluruh tanah Papua seperti dulu," tuturnya.
Baca Juga: Motivasi Iman Kristen : Berlindung Pada Tuhan Tidak Akan Dikecewakan
"Kita menginginkan konsep pembangunan Papua yang idealis nya seperti ini tapi kita juga tidak bisa menahan diri karena perubahan negara perubahan yang terjadi di kawasan, karena hari ini negara-negara di seluruh dunia menyatakan diri menjadi kekuatan regional baik Asia Tenggara," kata Laus Deo Calvin Rumayom.
Baca Juga: Untuk Kita Renungkan, Janganlah Kita Lupa Memperkatakan Firman Tuhan
"Baik Pasifik dan perubahan-perubahan itu membawa satu dampak pada Indonesia bahwa Indonesia juga harus mengembangkan wilayah baru sebagai kekuatan baru untuk memastikan sebuah konsep pembangunan yang terintegrasi DOB ini tidak hanya dilihat secara politik tapi juga harus dilihat kesiapan kita orang Papua menyambut perubahan yang akan terjadi ada daerah-daerah yang tidak bisa kita menutup mata diantaranya Asmat, mappi, Boven Digul,' lanjutnya.
Dikatakan, untuk Pegunungan Bintang kita lihat di wilayah Selatan mulai dari belakang Timika sampai ke wilayah Papua Barat Fakfak Kaimana ini daerah-daerah yang harus dibuka sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan jadi saya mungkin tidak banyak bisa melihat dari sisi politik semua orang bisa bicara tapi fakta pembangunan hari ini kita harus mengevaluasi bagaimana strategi orang Papua membangun Papua," ucapLaus Deo Calvin Rumayom.
Baca Juga: Kenapa Harus Takut ??, Karena Tuhan Yesus Berjalan Bersama Kita
"Sebelum kita bicara DOB bupati Bupati di pegunungan Tengah daerah wilayah Mepa go, laPago itu harus clear supaya ketika kita menyambut perubahan regulasi dan lain-lain kita sudah siap kalau tidak kita hanya berbicara dari sisi politik sampai hari ini," tutupnya.***
