Network
BPJS Kesehatan melalui Program JKN-KIS juga telah menjadi episentrum baru di dunia jaminan sosial dan menjadi contoh negara lain karena memiliki kepesertaan terbanyak dan pencapaian UHC tercepat di dunia untuk satu skema yang terintegrasi. Pengelolaan Program JKN-KIS di Indonesia juga sudah diakui dengan mendapatkan penghargaan tertinggi tingkat Asia Pasifik dalam ISSA Good Practice Award dari Internasional Social Security Association (ISSA).
Dengan bertumbuhnya cakupan kepesertaan JKN-KIS, angka pemanfaatan pelayanan kesehatan pun turut meningkat. Dari 92,3 juta pemanfaatan pada tahun 2014, menjadi 502,8 juta pemanfaatan pada tahun 2022. Kehadiran Program JKN-KIS tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal membuka akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia, namun juga melindungi masyarakat dari kemiskinan. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh LPEM FEB UI, di tahun 2019 didapatkan hasil bahwa Program JKN-KIS telah menyelamatkan 8,1 juta orang dari kemiskinan serta 1,6 juta orang miskin dari kemiskinan yang lebih dalam dan ekstrim.
“Untuk itu kami mendorong Pemda lain untuk dapat segera mengejar cakupan kepesertaan di daerahnya dan diintegrasikan dengan Program JKN-KIS. Sebab, salah satu keuntungan Program JKN-KIS adalah memiliki asas portabilitas dan dapat dimanfaatkan meskipun dalam keadaan sehat. Masyarakat bisa berobat di seluruh wilayah Indonesia ketika membutuhkan. Perwakilan kantor kami di tiap kabupaten/kota diharapkan mempermudah sinergi dengan Pemda, kami sangat siap berkolaborasi dan bersama mewujudkan UHC di Indonesia,” ujar Ghufron.
Provinsi Papua dan 9 Kabupaten/kota Dorong Capaian UHC di Indonesia
Pemerintah Daerah Provinsi Papua sukses mencapai cakupan semesta jaminan kesehatan atau Universal Health Coverage. Terhitung sejak 1 Maret 2023, sebanyak 1.068.241 jiwa penduduk Provinsi Papuatelah terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari total jumlah penduduk 1.036.568 jiwa atau sebesar lebih 95%. Artinya, hampir seluruh warga masyarakat di Provinsi Papuatelah memiliki payung perlindungan untuk mengakses layanan di fasilitas kesehatan.
Dalam kesempatan yang sama, Plh. GubernurProvinsi Papua yang diwakili oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Suzana D. Wanggaimengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian UHC di daerahnya. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada BPJS Kesehatan Kedeputian Wilayah XIIdalam hal ini diwakili BPJS Kesehatan Cabang Jayapura serta BPJS Kesehatan Cabang Biak yang telah bekerja keras agar masyarakat di wilayah Provinsi Papua bisa terjamin ke dalam Program JKN.
“Dengan telah tercapainya UHC di Provinsi Papuadan 9 Kabupaten/Kota, maka fasilitas kesehatan juga harus kian optimal dalam melayani. Ke depan kamiakan terus memastikan seluruh penduduk Papuatetap terjamin akses layanan kesehatannya melalui Program JKN,” ujar Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Provinsi Papua Suzana D. Wanggai.
Sampai dengan Februari 2023 di wilayah Provinsi Papua jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebanyak 183 dan jumlah Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan sebanyak 15 yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.***
